[ADS] Top Ads

Derita Muslim Uighur, Indonesia Tak Bisa Ikut Campur

Berita Dunia Islam, Penderitaan yang dialami Muslim Uighur, Indonesia tak bisa ikut campur karena urusan dalam negeri China. Wakil Presiden Jusuf Kalla menunjukkan sikap tegas pemerintah Republik Indonesia yang menolak penindasan dan pelanggaran HAM oleh pemerintah China terhadap etnis Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang. Namun sayangnya, menurut JK, Indonesia tidak dapat berbuat apa-apa karena hal itu bisa dikategorikan mencampuri urusan dalam negar Republik Rakyat Cina (RRC).

derita-muslim-uighur-indonesia-tak-bisa-Ikut-campur

"Saya pastikan bahwa kita semua menolak atau mencegah satu bentuk penindasan kepada hak asasi manusia," ujar Wapres JK sesudah menyampaikan pidato pada sebuah konferensi di Jakarta, Senin (17/12).

Jusuf Kalla mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia tidak dapat masuk ikut campur persoalan dalam negeri yang dialami oleh Muslim Uighur. Pasalnya, hal itu adalah kedaulatan negara Cina.

"Tentu saja kita tidak ada keinginan mencampuri persoalan dalam negeri China dengan masalah Uighur-nya. Namun secara umum, permasalahan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) harus tetap kita perjuangkan," jelas Jusuf Kalla.

Sementara itu Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin mengecam dengan keras perlakuan dan penindasan RRC terhadap komunitas Muslim Uighur di Xinjiang. Penindasan dan perlakuan seperti itu, menurut Din Syamsuddin, adalah pelanggaran nyata terhadap hak asasi manusia (HAM) dan juga hukum internasional.

Hak asasi manusia (HAM) dan International Covenant on Social and Political Rights secara tegas mengatakan bahwa ada kebebasan beragama bagi segenap manusia di seluruh dunia. "Maka, Muslim Uighur yang adalah penduduk mayoritas di Provinsi Xinjiang mempunyai kebebasan menjalankan ajaran agama yang diyakininya," ujar Din dalam keterangan tertulis yang diterima awak media pada Senin (17/12).

President of Asian Conference on Religions for Peace (ACRP) tersebut menyerukan agar segala bentuk penindasan dihentikan. Din mendesak agar Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) melakukan tindakan penyelamatan atas nasib umat Islam Uighur dan bersikap tegas pada rezim China supaya memberikan hak-hak sipil bagi penduduk Muslim.

"Secara khusus, Dewan Pertimbangan Majlis Ulama Indonesia menyerukan agar Pemerintah Indonesia menyalurkan sikap umat Islam Indonesia dengan cara bersikap tegas dan keras terhadap Pemerintah RRC dan membela nasib umat Islam Uighur,"tegasnya. Kepada umat Islam sedunia, Din juga mengharap untuk mengulurkan tangan pertolongan kepada saudara-saudara Muslim lewat cara-cara yang masih memungkinkan.

Muslim Uighur dengan jumlah populasi mencapai angka 11,3 juta di Xinjiang adalah etnis yang berbeda dengan umumnya warga Cina. Gerakan menuntut kemerdekaan sudah sejak lama bergelora di setiap dada warga Uighur yang berada di wilayah barat laut Cina tersebut. Dan Beijing selanjutnya merespons setiap tuntutan kemerdekaan dengan kebijakan tangan besinya kepada warga Uighur. Tidak seperti saudara-saudara Muslim mereka dari etnis Hui yang lebih mendapatkan keleluasaan dalam menjalankan ajaran Islam yang dianutnya, Muslim Uighur sangat dibatasi.

Pusat reedukasi atau lebih tepat disebut pusat penahanan mulai dibangun di Xinjiang pada 2014. Hal itu diklaim oleh Pemerintah Cina sebagai bentuk reaksi atas makin meluasnya radikalisme di Xinjiang. Sejak Chen Quanguo (Sekretaris Partai Komunis Cina) menjabat sebagai pejabat di wilayah tersebut sejak 2016, penahanan-penahanan tanpa pengadilan terhadap muslim Uighur di Xinjiang makin marak.

Sejak Oktober lalu, pusat- pusat penahanan bahkan akhirnya dilegalkan lewat diterbitkannya regulasi lokal. Global Times yang merupakan media corong Partai Komunis Cina, melansir regulasi itu yang mengizinkan pemerintah lokal membangun institusi yang menyediakan pelatihan vokasional dan konseling psikologis bagi warga yang dianggap sudah terpengaruh oleh gagasan-gagasan ekstremis.

Legalisasi institusi lokal itu dimasukkan ke dalam amendemen regulasi sebelumnya yang dengan tegas melarang penggunaan simbol- simbol ekstremisme, seperti memanjangkan jenggot, jilbab untuk perempuan, serta keengganan mendengarkan radio nasional atau menyaksikan televisi nasional.

Menurut media corong pemerintah, Global Times, badan administratif sudah dibentuk untuk mengoordinasikan dan mengorganisasi legalisasi dan standardisasi institusi-institusi reedukasi (penahanan) tersebut. Mantan kepala Badan Urusan Etnis dan Agama di Komite Nasional Konsultasi Politik Cina, Zhu Weiqun, mengatakan bahwa yang mereka lakukan adalah bentuk legalisasi upaya- upaya anti ekstremisme.

Direktur Amnesty International untuk Asia Timur, Nicholas Bequelin dalam rilis yang dikirim ke berbagai media, pada akhir September lalu, mengatakan bahwa pemerintah setempat dalam setahun terakhir telah meningkatkan kampanye pengawasan intrusif, penahanan massal, indoktrinasi politik, serta asimilasi paksa terhadap etnis Kazakhs dan Uighur serta kelompok etnis yang lainnya. Tindakan itu dimulai sejak bulan Maret tahun 2017 lalu, yaitu saat aturan yang terkait dengan deradikalisasi diadopsi di wilayah Xinjiang.

Hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai ekstremis di Xinjiang jika secara terbuka atau pribadi menunjukkan afiliasi agama dan budaya, termasuk melaksanakan ibadah, berpuasa, menumbuhkan jangggut, menggunakan hijab bagi perempuan,tidak meminum alkohol, atau memiliki buku dan artikel terkait Islam maupun budaya Uighur .

Sikap Pemerintah Indonesia terlihat tidak tegas atas masalah Uighur saat sidang Dewan HAM PBB tentang catatan tahunan hak asasi manusia (HAM) alias Universal Periodic Review (UPR) yang diadakan di Jenewa pada November lalu. Sejumlah negara telah dengan tegas menyerukan agar pemerintah Beijing menyudahi penahanan secara sewenang-wenang terhadap muslim Uighur di Xinjiang. Negara-negara besar seperti Inggris, Jerman, Prancis, Amerika Serikat, Swedia, Belarusia, Belgia, dan Kanada telah meminta Cina menyetop program penahanan dan reedukasi yang mereka lakukan.

Sedangkan, Malaysia, Spanyol, Polandia, Australia, Austria, Kepulauan Komoro, dan Italia memberi rekomendasikan kepada Cina untuk menjamin kebebasan beragama dan berkebudayaan minoritas di negara komunis tersebut. Kanada adalah satu-satunya negara yang secara tegas menuliskan etnis Uighur dalam rekomendasi mereka tentang jaminan kebebasan menjalankan ajaran agama. Sedangkan, Arab Saudi meminta Cina untuk tidak menghalang-halangi umat Muslim di negara mereka melaksanakan ibadah haji ke Makkah.

Sementara, di forum tersebut, Pemerintah Indonesia tidak memberikan rekomendasi tentang jaminan kebebasan beragama ataupun pusat-pusat penahanan. Sesuai catatan dalam situs resmi Universal Periodic Review (UPR) PBB, Pemerintah Indonesia dalam sidang itu hanya merekomendasikan supaya Cina meneruskan penerapan 60 langkah reformasi hukum yang mereka canangkan pada tahun 2008.

Posting Komentar

[ADS] Bottom Ads