Lokasi Ibu Kota di Kalimantan Bukan Tanah Kosong, Dikuasai Petani dan Adat

Senin, 14 Maret 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Maket Ibu Kota Baru. ©2019 dok. Kemen PUPR

Maket Ibu Kota Baru. ©2019 dok. Kemen PUPR

Lintas12.com – Lokasi Ibu Kota di Kalimantan Bukan Tanah Kosong, Dikuasai Petani dan Adat

Hal itu dikatakan Kepala Advokasi Kebijakan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Roni Septian. Ia menilai bahwa pemerintah terlalu terburu-buru memulai proses pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke Kalimantan Timur.

Roni juga mempertanyakan statemen Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebutkan bahwa di Kalimantan Timur marak terjadi jual/beli tanah individu.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Ini sangat keliru. Karena bukan rakyat yang timbulkan masalah, tapi ada masalah yang sangat fundamental, konflik agraria, yang sejak kemerdekaan itu tidak pernah dilakukan,” ujar Roni dalam sesi bincang virtual, Senin (14/3).

Baca juga:  Indonesia Australia Menuju Ikatan Bilateral yang Lebih Kuat

Jika berpijak pada data Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA), ada beberapa masalah fundamental di lokasi IKN Nusantara, khususnya di Kalimantan Timur secara umum. Tentu saja hal itu membantah klaim pemerintah, lokasi ibu kota negara lahannya dikuasai negara.

“Lokasi tanah untuk IKN bukanlah tanah kosong, tanah yang menurut pemerintah dikuasai langsung pemerintah. Berdasarkan temuan kami, di lokasi IKN telah lama dikuasai petani, lokasi adat,” tuturnya.

“Hal itu akan menggugurkan klaim pemerintah bahwa lokasi IKN adalah tanah negara, tidak ada penguasaan masyarakat di atasnya. Itu pernyataan yang keliru,” tegas Roni.

Menurut Roni, permasalahan yang berkaitan dengan IKN bukan hanya soal pengadaan tanah dan proses pembangunan infrastruktur yang sangat luas, tetapi juga termasuk masalah ekonomi, sosial, agama, pendidikan, hingga problem kesehatan.

Baca juga:  Indonesia atur transportasi jemaah haji dalam dua skema

“Pemerintah tidak bisa melompat gitu saja tanpa melakukan reformaasi agraria terlebih dahulu,” tambah Roni.

Mendasarkan pada data Badan Pusat Statistik (BPS) per 2018, terdapat sekitar 9.000 petani yang menguasai lahan kurang dari 1 ha. Itu mencerminkan ada ketimpangan jika dibandingkan dengan penguasaan lahan tambang seluas 5,2 juta ha. Belum lagi, ada 1,2 juta ha lahan kebun sawit di Kalimantan Timur.

“Jadi masalah yang sangat fundamental adalah penguasaan tanah. Pembangunan ibu kota negara akan sangat sia-sia. Belum lagi tumpang tindih klaim, yang sebabkan konflik agraria di sana,” pungkas Roni.

Lintas 12 – Portal berita Indonesia tentang Lokasi Ibu Kota di Kalimantan Bukan Tanah Kosong, Dikuasai Petani & Adat

Baca juga:  Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriyah: Presiden dan Ibu Negara

Sumber: Liputan6.com

Berita Terkait

Jokowi Mendorong Kemerdekaan Palestina, Wakil Ketua MPR Memberi Apresiasi
Putusan MK Terkait Syarat Capres dan Cawapres Dikritik oleh Pakar Hukum
Pentingnya strategi-visi taktis sikapi dinamika global: Jokowi
UU ASN Menjadi Payung Hukum Tanpa PHK Massal Non-ASN: Menpan RB
DPR Menyetujui RUU ASN menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna
APBN 2024 jadi instrumen percepatan pembangunan: Harap Wakil Ketua MPR
Muhammadiyah Mendukung DPD RI dalam Mewujudkan Sistem Bernegara yang Sesuai dengan Pancasila
Apakah Indonesia Sudah Merdeka? Ini Pandangan Anies Baswedan
Tag :

Berita Terkait

Jumat, 20 Oktober 2023 - 22:10 WIB

Jokowi Mendorong Kemerdekaan Palestina, Wakil Ketua MPR Memberi Apresiasi

Selasa, 17 Oktober 2023 - 18:22 WIB

Putusan MK Terkait Syarat Capres dan Cawapres Dikritik oleh Pakar Hukum

Rabu, 4 Oktober 2023 - 16:22 WIB

Pentingnya strategi-visi taktis sikapi dinamika global: Jokowi

Selasa, 3 Oktober 2023 - 17:07 WIB

UU ASN Menjadi Payung Hukum Tanpa PHK Massal Non-ASN: Menpan RB

Selasa, 3 Oktober 2023 - 16:48 WIB

DPR Menyetujui RUU ASN menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna

Kamis, 28 September 2023 - 14:26 WIB

APBN 2024 jadi instrumen percepatan pembangunan: Harap Wakil Ketua MPR

Selasa, 26 September 2023 - 22:45 WIB

Muhammadiyah Mendukung DPD RI dalam Mewujudkan Sistem Bernegara yang Sesuai dengan Pancasila

Minggu, 24 September 2023 - 17:25 WIB

Apakah Indonesia Sudah Merdeka? Ini Pandangan Anies Baswedan

Berita Terbaru

Prabowo Mengumumkan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden [ilustrasi oleh L12]

Politik

Prabowo Mengumumkan Gibran Cawapres

Minggu, 22 Okt 2023 - 22:00 WIB

Aria Bima: Saya tidak ikhlas kalau Pak Jokowi dan Mas Gibran mendukung Prabowo [Ilustrasi by L12]

Politik

Jokowi-Gibran dukung Prabowo, Aria Bima tak ikhlas

Jumat, 20 Okt 2023 - 21:42 WIB