Presiden Jokowi: 40 persen anggaran harus untuk produk lokal

Jika kita beli barang impor, kita beri pekerjaan ke negara lain, duit kita, capital outflow keluar, pekerjaan ada di sana, bukan di sini

Presiden Jokowi: 40 persen anggaran harus untuk produk lokal bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi - Lintas 12 Portal Berita Indonesia
Foto: BPMI Setpres

BALI (Lintas12.com) – Presiden Jokowi: 40 persen anggaran harus untuk produk lokal.

Presiden Joko Widodo menginstruksikan penggunaan 40 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta anggaran BUMN harus untuk belanja pada barang-barang buatan dalam negeri.

“Tidak usah muluk-muluk, dibelokkan 40 persen saja, 40 persen saja itu bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi kita dari pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah bisa 1,71 persen,” kata Presiden Joko Widodo di Bali, Jumat.

Presiden Joko Widodo mengatakan hal itu dalam acara “Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia” yang dihadiri oleh para menteri kabinet Indonesia Maju dan seluruh gubernur di Indonesia.

“Cek yang terjadi, sedih belinya barang-barang impor semua, padahal kita memiliki (produk dalam negeri). Anggaran pengadaan barang dan jasa untuk modal di pusat itu Rp526 triliun, sedangkan Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota ada Rp535 triliun, lebih gede daerah. Sekali lagi saya ulang, pusat Rp526 triliun, daerah Rp535 triliun, BUMN jangan lupa saya detailkan Rp420 triliun, ini duit gede banget, besar sekali,” renci Presiden.

Presiden menyampaikan jika sebanyak 40 persen anggaran saja digunakan untuk kebutuhan belanja produk buatan dalam negeri maka dijamin belanja BUMN bisa mengangkat tingkat pertumbuhan ekonomi sampai 0,4 persen. Dari belanja APBN dan APBD mampu memicu tingkat pertumbuhan ekonomi antara 1,5 sampai 1,7 persen.

“Ini kan 2 persen lebih, tidak usah cari ke mana-mana, tidak usah cari investor, kita diam saja tapi konsisten beli barang yang diproduksi pabrik-pabrik, industri-industri, UKM-UKM kita kok tidak kita lakukan? Bodoh sekali kalau kita tidak melakukan ini,” tegas Presiden.

Dengan jelas Presiden Jokowi meminta agar supaya kementerian dan pemda tidak meneruskan kebiasaan untuk membeli barang-barang dari luar atau impor.

Info terkait:
Kesetaraan Gender Bisa Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat: Menkeu

“Beli barang-barang impor mau kita terus-teruskan? Ndak. Ndak bisa. Kalau kita beli barang impor, bayangkan bapak ibu kita beri pekerjaan ke negara lain, duit kita, capital outflow keluar, pekerjaan ada di sana, bukan di sini,” ungkap Presiden.

Padahal jika kementerian, pemda dan juga BUMN mau membeli barang dalam negeri maka akan ada tambahan modal dan investasi oleh pengusaha dalam negeri. Hal itu akan mampu membuka lapangan pekerjaan bagi rakyat.

“Tadi sudah dihitung, bisa membuka 2 juta lapangan pekerjaan, kalau ini tidak dilakukan sekali lagi, bodoh banget kita ini. Jangan tepuk tangan,” kata Presiden seraya mencegah tepuk tangan dari para hadirin yang hadir dalam acara tersebut.

Dalam kesempatan itu, Presiden sempat mengatakan bahwa belum semua pihak sungguh-sungguh membelanjakan anggaran untuk produk buatan dalam negeri.

“Kalau sudah Rp400 triliun lebih itu betul-betul semua mengerjakan (untuk produk dalam negeri) silakan semua tepuk tangan. Kita hanya minta 40 persen saja sampai Mei 2022. Tadi pagi saya cek baru Rp214 triliun,” jelas Presiden.

Kegiatan “Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia” diawali dengan Business Matching belanja produk dalam negeri pada 22-24 Maret 2022 dengan hasil Businees Matchng hingga Rp85 triliun.

Mendasarkan pada hasil simulasi yang dilakukan pihak BPS, efek pembelian produk buatam dalam negeri senilai Rp400 triliun mampu mendongkrak tingkat pertumbuhan ekonomi nasional hingga sebesar 1,67 – 1,71 persen.

Bila tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 3,69 persen pada 2021, maka dengan mengoptimalkan penggunaan produk buatan dalam negeri, ekonomi Indonesia bisa naik sampai menyentuh angka 5,36 – 5,4 persen.

Lintas 12 – portal berita Indonesia tentang Presiden Jokowi: 40 persen anggaran harus untuk produk lokal.

Info terkait:
Tidak berguna bagi kami: Ibukota baru Indonesia tidak termasuk pribumi miskin