Akibat Pandemi, terpaksa pemerintah berpikir terbuka dan pragmatis

Salah satu konsekuensi utama dari upaya pemerintah untuk membantu rakyat dan menangani kesehatan adalah defisit yang melebar.

kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati: Akibat Pandemi, terpaksa pemerintah berpikir terbuka dan pragmatis - Lintas 12
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri forum G20 tentang 'Bauran Kebijakan Ekonomi Makro untuk Stabilitas dan Pemulihan Ekonomi' di Bali pada Jumat (15 Juli 2022). [Foto: LINTAS12/Alfin K/L12]

Lintas12.com – Akibat Pandemi, terpaksa pemerintah berpikir terbuka dan pragmatis.

Pandemi COVID-19 yang memicu krisis berbeda dengan krisis moneter 1998 dan krisis keuangan 2008, memaksa pemerintah berpikir terbuka dan pragmatis, kata Menteri Keuangan.

Krisis COVID-19 berbeda karena inti persoalannya bukan korporasi atau perbankan tetapi kesehatan, kata Menteri Sri Mulyani Indrawati dalam forum G20 tentang “Bauran Kebijakan Makroekonomi untuk Stabilitas dan Pemulihan Ekonomi” di Bali, Jumat.

Salah satu konsekuensi utama dari upaya pemerintah untuk membantu rakyat dan menangani kesehatan adalah defisit yang melebar

Krisis kesehatan secara langsung telah mengancam masyarakat dan berdampak pada semua aspek kehidupan, baik ekonomi maupun sosial, jelasnya.

Baca juga:  Presiden membahas isu-isu nasional dan global dengan para pemimpin lembaga

G20 merupakan forum internasional yang terdiri dari 19 negara dan Uni Eropa yang bekerja secara kolektif untuk menangani isu-isu besar. Indonesia memegang kursi kepresidenan pengelompokan tahun ini.

Akibat Pandemi: sisi fiskal

Akibat pandemi, dari sisi fiskal, ketika lockdown diterapkan, pemerintah langsung menyadari aktivitas ekonomi menurun, kata menteri.

Dalam kondisi seperti itu, pemerintah harus menangani masalah kesehatan serta membantu masyarakat karena pendapatan yang menurun dan potensi terhentinya perekonomian.

Salah satu konsekuensi utama dari upaya pemerintah untuk membantu rakyat dan menangani kesehatan adalah defisit yang melebar, kata menteri.

Untuk pertama kalinya, setelah lebih dari 15 tahun menerapkan kebijakan fiskal yang hati-hati, yang melibatkan tidak membiarkan defisit melampaui 3 persen, pemerintah melonggarkan batas defisit karena COVID-19.

Baca juga:  Indonesia mengamankan pasokan batubara di tengah harapan untuk mengakhiri larangan ekspor

Selain itu, ketika Kementerian Keuangan melakukan diskusi internal dengan Bank Indonesia, mereka menyadari bahwa Indonesia masih membutuhkan tindakan kebijakan yang luar biasa, kata Indrawati.

Kebijakan luar biasa tersebut terkait dengan upaya pemerintah untuk mendukung kredibilitas kebijakan saat batas defisit dilonggarkan.

Selain itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melakukan konsolidasi fiskal untuk mengembalikan defisit di bawah 3 persen pada tahun 2023.

Untuk itu, dikeluarkan kebijakan agar Bank Indonesia dapat membeli SBN secara langsung sehingga membantu pemenuhan kebutuhan dana penanganan COVID-19.

Ini intinya pembiayaan defisit, jelas Indrawati.

Lintas 12 – Portal Berita Indonesia tentang: Akibat Pandemi, terpaksa pemerintah berpikir terbuka dan pragmatis.