Muhammadiyah Mendukung DPD RI dalam Mewujudkan Sistem Bernegara yang Sesuai dengan Pancasila

lintas12.com – Muhammadiyah Mendukung DPD RI dalam Mewujudkan Sistem Bernegara yang Sesuai dengan Pancasila dibahas dalam artikel berita ini oleh Portal Berita Indonesia, LINTAS 12 melalui kanal Nasional.

Haedar Nashir, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, memberikan dukungannya kepada Ketua DPD RI dalam meneruskan gagasan penting untuk mengembalikan bangsa ini ke dalam sistem bernegara yang didasarkan pada asas dan sistem Pancasila. Gagasan ini telah diinisiasi oleh DPD RI.

Pernyataan ini disampaikan oleh Haedar Nashir saat ia menerima kunjungan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, beserta sejumlah anggota DPD RI di Gedung PP Muhammadiyah, Salemba, Jakarta, pada Selasa (26/9/2023).

Haedar Nashir menyatakan, “Teruskan dan lanjutkan saja gagasan yang baik ini. Gunakan saluran-saluran resmi untuk mengadvokasikannya,” sesuai dengan informasi yang diambil dari siaran pers Ketua DPD RI.

Menurut Haedar Nashir, terdapat titik temu antara gagasan yang diajukan dalam proposal perbaikan sistem bernegara oleh DPD RI dan hasil kajian yang telah dilakukan oleh Muhammadiyah. “Kami telah melakukan kajian yang mendalam mengenai bangsa ini, dan banyak kesamaan inti antara hasil kajian kami dan pandangan yang dihasilkan oleh DPD RI,” ujarnya.

Haedar Nashir juga mengingatkan bahwa Muhammadiyah telah melakukan kajian sejak tahun 2007, yang kemudian dihimpun dalam buku “Revitalisasi dan Karakter Bangsa.” Selanjutnya, pada tahun 2014, hasil kajian ini diwujudkan dalam buku “Indonesia Berkemajuan: Rekonstruksi Kehidupan Kebangsaan yang Bermakna.” Terakhir, pada tahun 2015, Muhammadiyah menghasilkan dokumen resmi “Pancasila Darul Ahdi Wa Syahadah” sebagai wujud ijtihad kontemporer, yang mencerminkan situasi terkini di Indonesia serta memperkuat identitas keislaman dan keindonesiaan.

Haedar Nashir menegaskan, “Ketika banyak yang menyebut NKRI, hanya Muhammadiyah yang tetap menyebut Indonesia sebagai negara Pancasila.”

Pancasila sebagai Darul Ahdi berarti negara yang berkomitmen pada kemaslahatan, dan sebagai Wa Syahadah, berarti negara kesaksian dan pembuktian bahwa setiap individu harus aktif dalam memahami, menghayati, dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Haedar Nashir, konsep Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah memungkinkan Muhammadiyah untuk menyatukan nilai-nilai keislaman dengan kehidupan berbangsa, menjadikan agama sebagai aspek spiritual dalam bernegara. Hal ini sangat penting mengingat Indonesia adalah bangsa yang sangat beragam, seperti yang tercermin dalam moto “Bhineka Tunggal Ika.”

Haedar Nashir juga mengapresiasi reformasi dan mengingatkan bahwa inti reformasi awalnya adalah peninjauan ulang masa jabatan presiden sebagai respons atas penyalahgunaan kekuasaan selama Orde Baru. Namun, ia mencatat bahwa reformasi kemudian mengalami perubahan yang beragam, termasuk pembentukan Mahkamah Konstitusi yang memiliki kekuatan besar.

Ia juga menyampaikan paradoks terkait peran presiden yang kuat setelah dipilih langsung oleh rakyat, serta tantangan dalam mengontrolnya tanpa adanya MPR. Haedar Nashir berpendapat bahwa perubahan fundamental memerlukan waktu yang lama, namun gagasan ini harus tetap diupayakan.

Haedar Nashir juga memberikan pandangan terkait MPR dan DPR yang lebih inklusif, dengan melibatkan berbagai unsur dari raja, sultan, masyarakat adat, ormas, dan profesi. Ia mengajak untuk menyuarakan perubahan ini dengan baik, dengan tujuan membuat MPR lebih representatif sebagai cerminan dari seluruh elemen masyarakat.

Silaturahmi antara Ketua DPD RI dan Muhammadiyah bertujuan untuk membangun kesadaran kolektif bersama untuk mendorong terwujudnya Konsensus Nasional, sehingga bangsa dan negara ini kembali kepada Sistem Bernegara yang sesuai dengan Azas dan Sistem Pancasila.

LaNyalla, Ketua DPD RI, mengatakan, “Kedatangan kami hari ini adalah untuk menyerahkan Naskah Akademik Proposal Kenegaraan DPD RI tentang penyempurnaan dan penguatan sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa. Kami berharap mendapatkan masukan dan dukungan dari Muhammadiyah, yang telah memberikan kontribusi besar bagi lahirnya Indonesia dan pembangunan negara ini.”

Selain Ketua DPD RI, anggota DPD RI asal Jambi, anggota DPD RI asal Kalimantan Selatan, Sekjen DPD RI, Staf Khusus Ketua DPD RI, ekonom Dr. Ichsanuddin Noorsy, dan Dosen FISIP UI Dr. Mulyadi juga hadir dalam pertemuan ini. Dari PP Muhammadiyah, hadir Ketua Umum Haedar Nashir, Anwar Abbas (Ketua PP Muhammadiyah), Ilham S (LHKP PP Muhammadiyah), Arif Budiman (LHKP PP Muhammadiyah), dan Abdurrahim Gazali (Sekretaris LHKP PP Muhammadiyah).

Demikian berita nasional terkini seputar Muhammadiyah Mendukung DPD RI dalam Mewujudkan Sistem Bernegara yang Sesuai dengan Pancasila yang dibahas dalam artikel berita ini oleh Portal Berita Indonesia, LINTAS 12 melalui kanal Nasional.