APBN 2024 jadi instrumen percepatan pembangunan: Harap Wakil Ketua MPR

Kamis, 28 September 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua MPR berharap APBN 2024 menjadi instrumen percepatan pembangunan [Foto: Set MPR]

Wakil Ketua MPR berharap APBN 2024 menjadi instrumen percepatan pembangunan [Foto: Set MPR]

lintas12.comAPBN 2024 jadi instrumen percepatan pembangunan: Harap Wakil Ketua MPR dibahas dalam artikel berita ini oleh Portal Berita Indonesia, LINTAS 12 melalui kanal Nasional.

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, berharap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2024 dapat menjadi alat akselerasi dalam mencapai sejumlah target pembangunan yang mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Dalam sambutannya pada diskusi daring Forum Diskusi Denpasar 12 pada tanggal 27 September, Lestari menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara investasi dalam infrastruktur sebagai program utama dengan dukungan sektor lainnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Lestari juga mengingatkan bahwa pemerintah telah menetapkan peningkatan pendanaan untuk sektor-sektor kunci seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, dan ketahanan pangan. Hal ini menjadi penting mengingat perkiraan pemulihan ekonomi global hingga akhir 2023 masih belum pasti.

Baca juga:  Kasus Transaksi Aneh Rp 349 Triliun di Kemenkeu Masih Berlanjut: Mahfud MD

Di tengah tantangan global, Lestari berharap Indonesia dapat memanfaatkan bonus demografi dan bersiap menghadapi perubahan teknologi, sehingga sumber daya manusia Indonesia dapat menjadi produktif, inovatif, dan kompetitif.

Lestari juga memperingatkan bahwa jika APBN 2024 tidak mampu berfungsi sebagai alat transformasi sektor-sektor kunci, maka pencapaian target pembangunan akan sulit terwujud.

Oleh karena itu, Lestari berharap bahwa struktur APBN 2024 dapat memacu potensi-potensi yang dimiliki Indonesia untuk mendukung pertumbuhan sektor-sektor pembangunan yang kunci.

Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan RI, Wahyu Utomo, juga menekankan bahwa kebijakan fiskal harus mampu mengubah angka-angka dalam APBN 2024 menjadi hasil nyata yang mendukung pembangunan sosial ekonomi dan mengatasi tantangan-tantangan yang ada.

Baca juga:  Indonesia-Timor Leste MoU di bidang pertanian, perdagangan, transportasi

Wahyu juga sependapat bahwa APBN merupakan alat untuk mendukung berbagai agenda pembangunan dan harus berperan dalam mengatasi ketidakpastian serta mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan.

Untuk mencapai hal ini, Wahyu menekankan pentingnya penyelarasan kebijakan fiskal dengan siklus perekonomian, untuk menghindari overheating.

Menurut Wahyu, dalam kurun waktu 2015 hingga 2022, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3.492,8 triliun untuk sektor pendidikan dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Selama periode yang sama, pemerintah juga mengalokasikan Rp2.736,8 triliun untuk program perlindungan sosial guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil alokasi anggaran ini telah membantu menurunkan tingkat kemiskinan dari 11,25 persen pada tahun 2014 menjadi 9,36 persen pada tahun 2023.

Dalam diskusi tersebut, Elan Satriawan, Kepala Tim Kebijakan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, menyampaikan bahwa APBN 2024 memiliki anggaran yang cukup besar dari tahun sebelumnya. Namun, ia juga mengingatkan bahwa kesuksesan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan juga oleh efektivitas pelaksanaannya.

Baca juga:  Cermati tahapan dan persyaratan CASN 2023 Sebelum Mendaftar CPNS

Diskusi ini juga melibatkan narasumber lainnya seperti Vid Adrison, Ph.D., Ketua Departemen Ilmu Ekonomi FEB Universitas Indonesia, serta Fauzi H. Amro, Anggota Komisi XI DPR RI, dan Dr. Ni Made Sukartini, Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Airlangga sebagai penanggap.

Demikian berita nasional terkini seputar APBN 2024 jadi instrumen percepatan pembangunan: Harap Wakil Ketua MPR dibahas dalam artikel berita ini oleh Portal Berita Indonesia, LINTAS 12 melalui kanal Nasional.

Berita Terkait

Jokowi Mendorong Kemerdekaan Palestina, Wakil Ketua MPR Memberi Apresiasi
Putusan MK Terkait Syarat Capres dan Cawapres Dikritik oleh Pakar Hukum
Pentingnya strategi-visi taktis sikapi dinamika global: Jokowi
UU ASN Menjadi Payung Hukum Tanpa PHK Massal Non-ASN: Menpan RB
DPR Menyetujui RUU ASN menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna
Muhammadiyah Mendukung DPD RI dalam Mewujudkan Sistem Bernegara yang Sesuai dengan Pancasila
Apakah Indonesia Sudah Merdeka? Ini Pandangan Anies Baswedan
OIKN: Penyerahan Fasilitas untuk Peringatan HUT RI Ke-79 Tahun Depan
Tag :

Berita Terkait

Jumat, 20 Oktober 2023 - 22:10 WIB

Jokowi Mendorong Kemerdekaan Palestina, Wakil Ketua MPR Memberi Apresiasi

Selasa, 17 Oktober 2023 - 18:22 WIB

Putusan MK Terkait Syarat Capres dan Cawapres Dikritik oleh Pakar Hukum

Rabu, 4 Oktober 2023 - 16:22 WIB

Pentingnya strategi-visi taktis sikapi dinamika global: Jokowi

Selasa, 3 Oktober 2023 - 17:07 WIB

UU ASN Menjadi Payung Hukum Tanpa PHK Massal Non-ASN: Menpan RB

Selasa, 3 Oktober 2023 - 16:48 WIB

DPR Menyetujui RUU ASN menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna

Kamis, 28 September 2023 - 14:26 WIB

APBN 2024 jadi instrumen percepatan pembangunan: Harap Wakil Ketua MPR

Selasa, 26 September 2023 - 22:45 WIB

Muhammadiyah Mendukung DPD RI dalam Mewujudkan Sistem Bernegara yang Sesuai dengan Pancasila

Minggu, 24 September 2023 - 17:25 WIB

Apakah Indonesia Sudah Merdeka? Ini Pandangan Anies Baswedan

Berita Terbaru

Prabowo Mengumumkan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden [ilustrasi oleh L12]

Politik

Prabowo Mengumumkan Gibran Cawapres

Minggu, 22 Okt 2023 - 22:00 WIB

Aria Bima: Saya tidak ikhlas kalau Pak Jokowi dan Mas Gibran mendukung Prabowo [Ilustrasi by L12]

Politik

Jokowi-Gibran dukung Prabowo, Aria Bima tak ikhlas

Jumat, 20 Okt 2023 - 21:42 WIB