APBN 2024 jadi instrumen percepatan pembangunan: Harap Wakil Ketua MPR

lintas12.com – APBN 2024 jadi instrumen percepatan pembangunan: Harap Wakil Ketua MPR dibahas dalam artikel berita ini oleh Portal Berita Indonesia, LINTAS 12 melalui kanal Nasional.

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, berharap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2024 dapat menjadi alat akselerasi dalam mencapai sejumlah target pembangunan yang mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Dalam sambutannya pada diskusi daring Forum Diskusi Denpasar 12 pada tanggal 27 September, Lestari menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara investasi dalam infrastruktur sebagai program utama dengan dukungan sektor lainnya.

Lestari juga mengingatkan bahwa pemerintah telah menetapkan peningkatan pendanaan untuk sektor-sektor kunci seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, dan ketahanan pangan. Hal ini menjadi penting mengingat perkiraan pemulihan ekonomi global hingga akhir 2023 masih belum pasti.

Di tengah tantangan global, Lestari berharap Indonesia dapat memanfaatkan bonus demografi dan bersiap menghadapi perubahan teknologi, sehingga sumber daya manusia Indonesia dapat menjadi produktif, inovatif, dan kompetitif.

Lestari juga memperingatkan bahwa jika APBN 2024 tidak mampu berfungsi sebagai alat transformasi sektor-sektor kunci, maka pencapaian target pembangunan akan sulit terwujud.

Oleh karena itu, Lestari berharap bahwa struktur APBN 2024 dapat memacu potensi-potensi yang dimiliki Indonesia untuk mendukung pertumbuhan sektor-sektor pembangunan yang kunci.

Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan RI, Wahyu Utomo, juga menekankan bahwa kebijakan fiskal harus mampu mengubah angka-angka dalam APBN 2024 menjadi hasil nyata yang mendukung pembangunan sosial ekonomi dan mengatasi tantangan-tantangan yang ada.

Wahyu juga sependapat bahwa APBN merupakan alat untuk mendukung berbagai agenda pembangunan dan harus berperan dalam mengatasi ketidakpastian serta mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan.

Untuk mencapai hal ini, Wahyu menekankan pentingnya penyelarasan kebijakan fiskal dengan siklus perekonomian, untuk menghindari overheating.

Menurut Wahyu, dalam kurun waktu 2015 hingga 2022, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3.492,8 triliun untuk sektor pendidikan dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Selama periode yang sama, pemerintah juga mengalokasikan Rp2.736,8 triliun untuk program perlindungan sosial guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil alokasi anggaran ini telah membantu menurunkan tingkat kemiskinan dari 11,25 persen pada tahun 2014 menjadi 9,36 persen pada tahun 2023.

Dalam diskusi tersebut, Elan Satriawan, Kepala Tim Kebijakan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, menyampaikan bahwa APBN 2024 memiliki anggaran yang cukup besar dari tahun sebelumnya. Namun, ia juga mengingatkan bahwa kesuksesan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan juga oleh efektivitas pelaksanaannya.

Diskusi ini juga melibatkan narasumber lainnya seperti Vid Adrison, Ph.D., Ketua Departemen Ilmu Ekonomi FEB Universitas Indonesia, serta Fauzi H. Amro, Anggota Komisi XI DPR RI, dan Dr. Ni Made Sukartini, Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Airlangga sebagai penanggap.

Demikian berita nasional terkini seputar APBN 2024 jadi instrumen percepatan pembangunan: Harap Wakil Ketua MPR dibahas dalam artikel berita ini oleh Portal Berita Indonesia, LINTAS 12 melalui kanal Nasional.