Ketika Donald J. Trump menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat (2017–2021), dunia menyaksikan pergeseran dramatis dalam pendekatan Washington terhadap urusan global. Dibandingkan dengan tradisi diplomasi multilateral yang diusung sejak Perang Dingin, kebijakan luar negeri pemerintahan Trump sering kali tampak impulsif, konfrontatif, bahkan—dalam banyak pandangan—agresif. Namun, di balik retorika “America First” dan gaya komunikasi provokatifnya, terdapat logika geopolitik yang sistematis, meski kontroversial. Artikel ini menganalisis mengapa kebijakan luar negeri Trump dalam ranah intervensi geopolitik terasa begitu agresif, dengan mempertimbangkan faktor ideologis, strategis, dan struktural.
1. “America First” Bukan Sekadar Slogan—Tapi Paradigma Baru
Inti dari kebijakan luar negeri Trump adalah doktrin America First. Ini bukan hanya slogan kampanye, melainkan penolakan eksplisit terhadap tatanan internasional liberal pasca-Perang Dunia II yang dibangun AS sendiri. Dalam pandangan Trump dan para penasihat utamanya (seperti Steve Bannon dan Robert C. O’Brien), aliansi seperti NATO, perjanjian perdagangan multilateral, dan institusi global seperti PBB justru merugikan kepentingan nasional AS.
Dalam konteks geopolitik, hal ini berarti:
- Penarikan dukungan dari proyek “nation-building” (misalnya di Afghanistan dan Irak), yang dianggap sebagai pemborosan sumber daya.
- Peningkatan tekanan unilateral terhadap negara-negara yang dianggap sebagai ancaman strategis, terutama China, Iran, dan Rusia.
- Penggunaan sanksi ekonomi dan ancaman militer sebagai alat utama kebijakan luar negeri, menggantikan diplomasi preventif atau soft power.
Agresivitas muncul bukan karena hasrat akan perang, tetapi karena keyakinan bahwa AS harus menggunakan kekuatan maksimalnya—tanpa kompromi—untuk mempertahankan dominasi global di tengah persaingan multipolar yang semakin ketat.
2. Realisme Ofensif dalam Praktik: Strategi Menghadapi China dan Iran
Salah satu ciri paling mencolok dari intervensi geopolitik era Trump adalah pendekatannya terhadap dua poros kekuatan non-Barat: Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Republik Islam Iran.
a. Perang Dagang sebagai Senjata Geopolitik
Trump memandang China bukan sekadar mitra dagang yang tidak adil, tetapi sebagai pesaing strategis utama yang menantang hegemoni AS. Oleh karena itu, ia melancarkan perang dagang masif—mengenakan tarif hingga ratusan miliar dolar—sebagai bentuk intervensi ekonomi-agresif untuk melemahkan kemampuan Beijing membangun infrastruktur teknologi dan militer (seperti inisiatif Made in China 2025).
Ini adalah bentuk “perang tanpa senjata”, di mana agresivitas ekspresif digunakan untuk memaksa perubahan perilaku negara lain—bukan melalui dialog, tetapi melalui tekanan maksimum (maximum pressure).
b. Tekanan Maksimum terhadap Iran
Kebijakan Trump terhadap Iran bahkan lebih eksplisit dalam agresivitasnya. Ia menarik diri sepihak dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) pada 2018—kesepakatan nuklir internasional yang disepakati oleh lima kekuatan dunia plus Jerman—dan memberlakukan sanksi ekonomi yang melumpuhkan. Puncaknya adalah pembunuhan jenderal Qasem Soleimani pada Januari 2020, sebuah tindakan yang nyaris membawa AS dan Iran ke ambang perang terbuka.
Langkah ini mencerminkan filosofi realisme ofensif: bahwa stabilitas regional hanya bisa dipertahankan jika musuh potensial dihancurkan secara preemptif, bukan dikelola melalui konsesi diplomatik.
3. Aliansi Selektif dan Diplomasi Transaksional
Trump menolak gagasan aliansi berdasarkan nilai bersama (seperti demokrasi atau HAM). Sebaliknya, ia memperlakukan hubungan internasional sebagai transaksi bisnis: apakah negara tersebut “membayar cukup” untuk perlindungan AS?
Contohnya:
- Ia menekan anggota NATO untuk meningkatkan belanja pertahanan, bahkan mengancam akan menarik pasukan AS dari Eropa.
- Ia mendekati otoriter seperti Kim Jong-un (Korea Utara) dan Mohammed bin Salman (Arab Saudi) dengan hangat, selama mereka mendukung agenda AS.
- Namun, ia bersikap keras terhadap sekutu tradisional seperti Jerman dan Kanada saat mereka dianggap merugikan ekonomi AS.
Dalam logika ini, agresivitas bukanlah inkonsistensi—melainkan alat untuk menegosiasikan ulang tatanan global sesuai kepentingan langsung AS, tanpa beban moral atau historis.
4. Dampak Struktural: Melemahnya Norma Internasional
Agresivitas Trump juga berakar pada persepsinya bahwa norma internasional telah dimanfaatkan oleh negara lain untuk mengeksploitasi AS. Misalnya:
- Ia menuduh WTO bias terhadap AS.
- Ia menolak kesepakatan iklim Paris karena dianggap membatasi pertumbuhan industri AS.
- Ia mengabaikan protokol diplomatik standar, seperti menyerang pemimpin asing lewat Twitter.
Akibatnya, kebijakan luar negerinya sering kali tampak tidak terduga dan destabilisasi—namun justru itulah yang diinginkan: menciptakan ketidakpastian strategis agar lawan tak mampu merencanakan langkah jangka panjang, sementara AS—sebagai kekuatan dominan—tetap unggul dalam lingkungan kacau.
Penutup: Agresivitas sebagai Strategi Adaptasi dalam Dunia Multipolar
Kebijakan luar negeri Trump memang agresif—tapi bukan tanpa alasan strategis. Di tengah bangkitnya China, kebangkitan kembali Rusia, dan fragmentasi tatanan liberal Barat, Trump memilih untuk mengganti kepemimpinan berbasis norma dengan dominasi berbasis kekuatan. Baginya, dunia bukanlah arena kerja sama, melainkan medan persaingan zero-sum.
Bagi mahasiswa dan masyarakat terdidik, penting untuk memahami bahwa agresivitas tersebut bukan sekadar produk kepribadian Trump, melainkan cerminan dari krisis identitas kebijakan luar negeri AS di abad ke-21: antara menjadi penjaga tatanan global atau menjadi kekuatan imperialis yang bertindak demi kepentingan sempit.
Warisan Trump masih terasa hingga hari ini—baik dalam kebijakan Biden yang tetap keras terhadap China, maupun dalam wacana politik domestik AS yang semakin skeptis terhadap keterlibatan global. Memahami akar geopolitik dari agresivitas era Trump bukan hanya soal sejarah, tapi kunci untuk membaca masa depan hubungan internasional.
Artikel ini ditulis untuk tujuan edukasi dan analisis kritis. Pandangan yang disampaikan tidak mewakili posisi politik tertentu, melainkan upaya memahami dinamika kebijakan luar negeri dalam konteks teori hubungan internasional.
