Lintas12.com, Jakarta | Dino Patti Djalal ingatkan pemerintah hati-hati soal overflight clearance AS. Kemhan sebut MDCP belum final dan kedaulatan tetap utama. Simak berita selengkapnya di halaman Lintas 12 News ini.
Gelombang kewaspadaan kembali menyelimuti kalangan pengamat hubungan internasional terkait kerja sama pertahanan Indonesia dengan Amerika Serikat. Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, secara tegas mengingatkan Pemerintah Indonesia untuk tidak terjebak dalam pola kebijakan appeasement terhadap Washington, terutama menyangkut isu overflight clearance atau izin lintas wilayah udara.
Peringatan ini disampaikan Dino di tengah ramainya publikasi draf kerja sama Major Defence Cooperation Partnership (MDCP) antara Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Perang AS Pete Hegseth yang ditandatangani di Pentagon, Senin (13/4/2026).
“Saya melihat respons dari Kemhan yang menyatakan ini belum final, masih draf. Intinya kita harus hati-hati. Jangan ada kesan segala sesuatu yang diminta Amerika kita langsung setujui begitu saja,” ujar Dino di sela-sela acara Middle Power Conference di Jakarta, Selasa (14/4/2026).
Jangan Ambil Kebijakan Appeasement
Mantan juru bicara Kementerian Luar Negeri RI itu menekankan bahwa sebagai negara berdaya tengah (middle power), Indonesia tidak boleh mengambil kebijakan diplomatik yang bersifat memberi konsesi berlebihan hanya demi menghindari tekanan atau konflik.
“Appeasement itu supaya menghindari tekanan, lalu kita menyetujui segala hak yang diusulkan mereka. Pemerintah harus hati-hati sekali. Setiap negara pasti akan mencoba sesuatu. Kita jangan sampai kecolongan,” tegas Dino.
Meski demikian, Dino tidak menyebut secara spesifik pasal mana dalam MDCP yang paling mengkhawatirkan, tetapi fokus peringatannya tertuju pada potensi klausul overflight clearance yang memungkinkan pesawat AS melintas bebas di wilayah udara Indonesia.
Kemhan Bantah Overflight Clearance Ada dalam MDCP
Menanggapi kekhawatiran tersebut, Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, memberikan klarifikasi penting. Ia menegaskan bahwa izin lintas udara yang dimaksud tidak tercantum dalam naskah MDCP yang telah ditandatangani.
“Itu (perjanjian izin terbang pesawat Amerika) tidak ada dalam MDCP,” kata Rico di Jakarta, Selasa.
Rico juga memastikan bahwa setiap keputusan kerja sama yang dibangun Kementerian Pertahanan RI harus menguntungkan Indonesia. Poin terkait izin aktivitas pesawat Amerika di wilayah udara Indonesia, jika benar ada dalam pembahasan terpisah, masih dalam tahap pertimbangan yang sangat hati-hati.
“Kami tetap mengedepankan kedaulatan Indonesia, kepentingan nasional, serta kepatuhan pada hukum nasional dan hukum internasional yang berlaku,” tegas Rico.
MDCP Masih Draf, Publik Diminta Tak Spekulasi
Kemhan pun mengajak publik untuk tidak berspekulasi sebelum draf final MDCP dirilis secara resmi. Kerangka kerja sama pertahanan ini disebut masih dalam proses finalisasi dan belum mengikat secara penuh.
Dengan nada serius, Dino Patti Djalal menutup peringatannya: “Pemerintah harus hati-hati sekali supaya tetap dalam pengamatan. Jangan ada kesan kita selalu mengiyakan.”
Publik kini menanti sikap tegas pemerintah dalam merumuskan klausul kedaulatan udara di tengah dinamika geopolitik yang kian memanas. (Red)
