Transformasi Kerja Kemendikdasmen: WFH Jumat & Hemat Energi untuk Ketahanan Nasional

ASN WFH Tiap Jumat Mulai 2026, Mendikdasmen Siapkan Sanksi Jika Cuma "Liburan"
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti (kiri) melakukan tanya jawab dengan media usai kegiatan Pencanangan Bulan Pemberdayaan Perempuan melalui Pendidikan di Kantor Badan Bahasa, Jakarta Pusat, Rabu (1/4/2026).

Jakarta – Mendikdasmen Abdul Mu’ti luncurkan kebijakan work from home (WFH) seminggu sekali. Efisiensi birokrasi tanpa hentikan layanan pendidikan. Simak berita selengkapnya di halaman ini!

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, secara resmi mengajak jajaran ASN dan satuan pendidikan untuk mentransformasi budaya kerja. Langkah strategis ini bukan tanpa alasan; ia mengaitkannya langsung dengan penguatan ketahanan nasional melalui gerakan hemat energi.

Dalam kebijakan terbarunya, Mu’ti menginstruksikan penerapan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungannya selama satu hari kerja setiap minggu, tepatnya pada hari Jumat.

“Kami percaya, dengan semangat gotong royong, ASN, satuan pendidikan, dan masyarakat bisa bergerak bersama. Transformasi ini memastikan layanan tetap hadir untuk semua,” tegas Abdul Mu’ti di Jakarta Pusat, Sabtu.

Baca Ini:  BAZNAS RI Buka Beasiswa Cendekia Al-Bukhari Internasional University 2026 untuk Keluarga Prasejahtera

WFH: Rincian Kebijakan Strategis

Implementasi kebijakan ini bertumpu pada beberapa arah utama:

  1. Penerapan WFH setiap Jumat (bukan libur, tetap bekerja penuh).
  2. Efisiensi kendaraan dinas dan pengurangan perjalanan dinas.
  3. Optimalisasi transportasi publik serta perluasan area Car Free Day (CFD).

Mu’ti menegaskan bahwa perubahan cara kerja ini justru dirancang untuk memastikan layanan pendidikan berjalan lebih optimal dan bermutu. Efisiensi energi dan gaya hidup berkelanjutan dinilai sebagai upaya kolektif membangun masa depan yang adaptif.

“Work From Home bukan berarti libur. Layanan kepada masyarakat tetap berjalan dan mudah diakses. Pendidikan bermutu harus dirasakan oleh semua,” ujar Mu’ti.

Para pemda juga diminta segera memfasilitasi jalur sepeda dan mendukung penuh gerakan ini. Dengan langkah ini, Kementerian berharap birokrasi di sektor pendidikan menjadi lebih lincah, efisien, dan tetap melayani tanpa henti.


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *