Sinergi Pusat-Daerah Kunci Sukses 10 Program Prioritas Presiden, Kata Komisi II DPR

Sinergi Pusat-Daerah Kunci Sukses 10 Program Prioritas Presiden, Kata Komisi II DPR
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Regional Monitoring 10 Program Direktif Presiden bertajuk Forum Daerah Bersuara di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis (11/6/2026). [Foto: HO-Pemprov Kalsel]

LINTAS12.COM, BANJARBARU – Komisi II DPR tegaskan sinergi pusat-daerah kunci sukses 10 program prioritas Presiden. Forum Daerah Bersuara hasilkan rekomendasi pembagian peran. Simak kabar Berita Pilihan Terpercaya di laman Lintas 12 News di bawah ini.


Keberhasilan 10 program prioritas Presiden tidak hanya bergantung pada kebijakan pusat, tetapi justru bertumpu pada kekuatan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Demikian pernyataan tegas Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, di sela-sela Rapat Koordinasi Regional di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis (11/6).

Peran Strategis Daerah dalam Program Nasional

Menurut Rifqinizamy, meskipun pembiayaan 10 program prioritas Presiden bersumber dari APBN, sebagian besar implementasinya berlangsung di tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi. Hal ini menjadikan pemerintah daerah sebagai ujung tombak sekaligus penentu sukses atau tidaknya program-program strategis nasional.

Baca Ini:  Ketua Umum HMI Bicara Polemik JK: Jangan Reduksi Ucapan Jusuf Kalla demi Kepentingan Sesaat

“Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menyukseskan program-program nasional karena sebagian besar implementasi program berlangsung di daerah. Dukungan daerah menjadi sangat penting,” ujar Rifqinizamy.

Forum Daerah Bersuara: Membangun Pembagian Peran yang Jelas

Rapat koordinasi yang mengusung tajuk Forum Daerah Bersuara ini digelar bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Rifqinizamy berharap forum ini mampu menghasilkan rekomendasi konkret terkait pembagian peran antara pusat dan daerah, sehingga sinergi yang tercipta tidak hanya kuat, tetapi juga berkelanjutan.

“Forum ini diharapkan dapat memetakan mana yang menjadi porsi pemerintah pusat dan mana yang menjadi tanggung jawab daerah. Dengan demikian, pola sinergi yang dibutuhkan dapat terbangun secara lebih kuat,” tegasnya.

Baca Ini:  KemenHAM Dorong Forum Lembaga HAM Nasional Lewat Revisi UU HAM, Target Rampung 2026

Progres di Kalsel: Dukungan Penuh dan Tantangan di Lapangan

Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Noor Yaumil, memaparkan progres pelaksanaan program prioritas Presiden di wilayahnya. Mulai dari sektor ekonomi, kesehatan, ketahanan pangan, hingga perumahan telah berjalan, meskipun tidak semuanya mulus.

“Ada program yang berjalan lancar dan ada pula yang masih menghadapi kendala. Semua masih berproses. Mudah-mudahan melalui rapat koordinasi ini kita dapat berdiskusi dan berbagi pengalaman untuk mencari solusi,” ungkap Subhan.

Pemprov Kalsel menegaskan dukungan penuh terhadap 10 program direktif Presiden, yang meliputi:

  • Pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi
  • Penghapusan kemiskinan ekstrem
  • Swasembada pangan
  • Pembangunan tiga juta rumah
  • Koperasi Merah Putih
  • Makan Bergizi Gratis
  • Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda
  • Pemeriksaan Kesehatan Gratis
Baca Ini:  Percepatan pengembangan bioenergi dari singkong hingga sawit

Kesimpulan: Sinergi Kunci Keberlanjutan

Komisi II DPR menilai, tanpa dukungan penuh dari pemerintah daerah, program prioritas nasional hanya akan berhenti sebagai wacana. Oleh karena itu, sinergi pusat-daerah bukan sekadar pilihan, melainkan keharusan. Forum Daerah Bersuara menjadi salah satu bukti komitmen bersama untuk memastikan 10 program prioritas Presiden benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. [*Sod]


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *