Jakarta, Lintas12.com – Haji 2026 berjalan lancar, 80% jemaah tiba di Makkah. Komisi VIII DPR dukung penguatan Kemenhaj untuk layanan optimal dan keselamatan jemaah. Simak kabar berita selengkapnya di laman Lintas 12 News di bawah ini.
Memasuki puncak musim haji 1447 H/2026 M, arus penyelenggaraan ibadah haji asal Indonesia masih terus berjalan lancar. Bahkan, lebih dari 80 persen Jemaah Haji Indonesia (JHI) telah tiba di Makkah dengan kondisi kesehatan yang baik.
Haji 2026: 80 Persen Jemaah Sudah di Makkah
Berdasarkan laporan lapangan yang diterima Komisi VIII DPR RI, layanan transportasi, akomodasi, hingga konsumsi bagi jemaah haji berjalan relatif tanpa gangguan signifikan. Hal ini menandakan kesiapan sistemik dan koordinasi matur antara petugas haji, pemerintah, serta otoritas Arab Saudi.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Singgih Januratmoko, memberikan apresiasi tinggi atas kinerja positif ini.
“Ini adalah capaian yang patut kita syukuri bersama. Koordinasi yang solid antara petugas haji, pemerintah, dan otoritas Arab Saudi menunjukkan peningkatan kualitas layanan dari tahun ke tahun,” ujar Singgih dalam keterangannya, Sabtu (16/5/2026).
Komisi VIII DPR Dukung Penguatan Kemenhaj
Singgih menilai langkah strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang memisahkan urusan haji dalam kementerian tersendiri – Kementerian Haji dan Umrah (KHU) RI – sebagai kebijakan yang tepat. Menurutnya, keberadaan KHU memungkinkan fokus yang lebih kuat, tata kelola profesional, serta negosiasi lebih setara dengan Kementerian Haji Arab Saudi.
“Dengan kelembagaan yang setara, proses negosiasi kuota, layanan, hingga teknis operasional menjadi lebih efisien. Ini berdampak langsung pada kualitas pelayanan kepada jemaah,” tegas legislator asal Jawa Tengah V tersebut.
Fase Krusial Armuzna: Fokus pada Jemaah Lansia
Kendati puji kelancaran haji 2026, Singgih mengingatkan bahwa fase krusial berikutnya adalah pelaksanaan puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Ia mendorong penguatan berbagai langkah antisipatif, antara lain:
- Skema transportasi jamaah dari Makkah ke Arafah dan antarlokasi Armuzna.
- Penyediaan tenda ramah jemaah dengan pendingin dan sanitasi layak.
- Distribusi konsumsi tepat waktu.
- Layanan kesehatan preventif dan deteksi dini, khususnya bagi jemaah haji lanjut usia.
“Data menunjukkan mayoritas jamaah Indonesia berada pada kategori usia di atas 50 tahun, sehingga membutuhkan perhatian khusus dalam aspek kesehatan dan mobilitas,” ujar Singgih.
Manajemen Kepadatan dan Teknologi Informasi
Menghadapi potensi kepadatan dan cuaca ekstrem, Singgih menilai mitigasi yang dilakukan pemerintah sudah di jalur yang tepat. Beberapa langkah yang perlu terus diperkuat:
- Manajemen pergerakan jamaah berbasis kloter.
- Optimalisasi layanan kesehatan preventif.
- Pemanfaatan teknologi informasi.
- Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan.
“Pendekatan mitigatif harus menjadi prioritas utama. Kita tidak hanya memastikan kelancaran, tetapi juga keselamatan jamaah secara menyeluruh,” tegasnya.
Komisi VIII Siap Awasi Penuh
Komisi VIII DPR menyatakan siap mengawasi seluruh tahapan haji agar sesuai dengan standar pelayanan publik global yang membutuhkan profesionalisme tinggi. Singgih menutup pernyataannya dengan pesan perbaikan berkelanjutan.
“Kita harus terus melakukan perbaikan berkelanjutan agar jamaah mendapatkan layanan terbaik,” pungkasnya. [*fin]
