JAKARTA, Lintas12.com – Mendagri sebut pilkada langsung gagal saring pemimpin bersih. Pengamat: parpol harus bertanggung jawab moral & materiil jika kadernya korupsi. Simak Informasi selengkapnya di halaman Lintas 12 News ini!
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian angkat bicara soal fenomena maraknya kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, akar masalahnya bukan semata ulah individu, melainkan cacat sistemik dalam proses rekrutmen kepala daerah selama ini.
Dalam pernyataannya usai rapat dengan DPR di kompleks parlemen, Senin, Tito secara blak-blakan mempertanyakan efektivitas pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang selama ini dijalankan.
“Mungkin ada hubungannya dengan mekanisme rekrutmen pilkada langsung. Ternyata tidak menjamin menghasilkan pemimpin yang bagus. Ada yang bagus, ada juga yang begini (kena OTT),” ujar Tito.
Menurut mantan Kapolri ini, pilkada langsung memang punya dampak positif, tetapi sisi negatifnya tak kalah nyata. Biaya politik yang membengkak menjadi pangkal masalah. “Dengan biaya politik mahal, tidak menjamin yang terpilih orang-orang baik,” tegasnya.
Tito menyoroti bahwa persoalan yang menjerat kepala daerah bukan hanya soal kasus per kasus. Dari masalah kesejahteraan, moral, hingga integritas, semuanya bermuara pada satu kesimpulan: ada problema dasar. Salah satunya, kata dia, adalah mekanisme rekrutmen yang gagal menyaring calon pemimpin bersih.
Bahkan, kasus terbaru Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo yang diduga melakukan pemerasan terhadap pejabat dinas, hanya menjadi bukti segar bahwa fenomena ini terus berulang dalam waktu singkat.
Parpol Diminta Bertanggung Jawab Moral dan Materiil
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Iwan Setiawan, menilai evaluasi rekrutmen politik sangat bergantung pada komitmen partai politik (parpol). Ia menekankan, efektivitas rekrutmen hanya akan terwujud jika parpol serius ingin melahirkan kepala daerah berkualitas dan berintegritas.
“Parpol harus bertanggung jawab secara moral dan materiil ketika calon atau kader yang diusung wanprestasi atau malah menjadi koruptor. Harus ada sanksi tegas bagi partainya juga,” tegas Iwan.
Ia mendorong agar hasil evaluasi rekrutmen ini dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pilkada. Dengan begitu, partai wajib menaati aturan untuk menghindari politik uang.
Wamendagri: Imbauan Saja Tidak Cukup
Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengakui bahwa pemerintah sudah “kehabisan kata-kata” menghadapi tingginya kasus korupsi di daerah. Berbagai retret dan imbauan telah dilakukan, tetapi angka korupsi justru terus meningkat.
“Untuk itu perlu dilakukan evaluasi mendasar tentang rekrutmen politik, mekanisme kepala daerah, karena sejauh ini imbauan saja tidak cukup,” ujar Bima di Universitas Jember, Jumat (13/2).
Dengan rentetan fakta ini, wacana evaluasi besar-besaran sistem rekrutmen kepala daerah—bukan sekadar perbaikan kecil—kini semakin menguat. Apakah pilkada langsung masih menjadi solusi, atau justru sumber masalah? Publik menanti langkah konkret pemerintah dan DPR. [Fin]
