Berita Nasional (Jakarta) – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI memberikan peringatan serius terkait dinamika geopolitik global yang kian memanas. Wakil Ketua Badan Penganggaran MPR RI, Johan Rosihan, menyatakan bahwa ketegangan internasional saat ini membawa dampak domino yang signifikan terhadap stabilitas fiskal dan kedaulatan pangan Indonesia.
Dalam keterangannya di Jakarta pada Rabu (25/3/2026), Johan menegaskan bahwa setiap langkah diplomatik yang diambil pemerintah harus dikalkulasi secara matang, terutama dampaknya terhadap ekonomi nasional. Ia menyoroti bagaimana keretakan hubungan antarnegara dapat langsung memukul sektor perdagangan luar negeri melalui hambatan tarif maupun nontarif.
“Ketika hubungan dengan mitra strategis mengalami gangguan, dampaknya segera terasa pada sektor perdagangan,” ujar Johan.
Lebih lanjut, Johan menjelaskan bahwa ketidakpastian global memicu disrupsi rantai pasok yang menaikkan biaya produksi di berbagai sektor strategis. Indonesia, menurutnya, masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi pada impor bahan baku esensial, seperti teknologi dan pupuk, sehingga gejolak di tingkat dunia akan langsung menekan produktivitas dalam negeri.
Dari aspek fiskal, melemahnya nilai tukar rupiah akibat arus modal keluar (capital outflow) menjadi ancaman nyata. Kondisi ini memaksa pemerintah untuk mengalokasikan anggaran lebih besar demi menjaga stabilitas moneter serta membengkaknya subsidi energi dan pangan.Akibatnya, ruang fiskal untuk mendanai pembangunan nasional menjadi semakin terbatas.
Terkait kedaulatan pangan, Johan menilai sektor ini menjadi yang paling rapuh jika terjadi guncangan global. Akses terhadap pasokan pangan strategis dan kelancaran logistik internasional sangat bergantung pada stabilitas politik dunia.
“Gangguan dalam hubungan internasional dapat berdampak langsung pada akses terhadap impor pangan strategis,” jelasnya lagi.
Sebagai solusi jangka panjang, MPR mendorong pemerintah untuk memperkuat kemandirian produksi domestik, menjaga disiplin fiskal yang ketat, serta melakukan diversifikasi kerja sama internasional agar ekonomi nasional tidak bergantung pada satu blok kekuatan tertentu saja.
