LINTAS12.COM, NEW DELHI – Menlu RI Sugiono di BRICS kritik negara pengacau tatanan internasional. Serukan hukum internasional tanpa standar ganda dan reformasi DK PBB. Baca kabar berita selengkapnya di laman Lintas 12 News di bawah ini.
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, melontarkan kritik tajam terhadap pihak-pihak yang selama ini mengaku sebagai arsitek tatanan dunia, namun justru menjadi negara pengacau tatanan internasional. Seruan itu disampaikannya dalam forum BRICS Foreign Ministers’ Meeting di New Delhi, India, Kamis (14/5/2026).
Dalam pidatonya yang berapi-api, Menlu Sugiono menegaskan bahwa dunia sedang berada di titik kritis. “Kita hidup di zaman ketika mereka yang membangun tatanan internasional juga berkontribusi pada kekacauannya,” ujar Sugiono di hadapan para delegasi negara anggota BRICS.
Hukum Internasional Tanpa Standar Ganda
Sugiono menilai, kekuatan negara-negara Global Selatan yang tergabung dalam BRICS memiliki tanggung jawab moral untuk memperjuangkan hukum internasional tanpa standar ganda. Menurutnya, tidak boleh ada negara yang berada di atas hukum.
“Ini dimulai dengan memperjuangkan hukum internasional secara adil, konsisten, dan tanpa standar ganda. Tidak ada negara yang berada di atas hukum,” tegasnya.
Dia juga menyoroti perlunya perlindungan terhadap Mahkamah Internasional dari praktik penegakan hukum yang selektif serta intervensi politik. Sugiono mendorong agar negara-negara BRICS bersuara lantang melawan kriminalisasi terhadap pemimpin negara tertentu yang dilakukan secara tidak adil.
Dorong Reformasi Dewan Keamanan PBB
Tak berhenti di situ, Menlu RI juga menyoroti mandulnya Dewan Keamanan PBB dalam merespons konflik global. Karena itu, ia menyerukan reformasi Dewan Keamanan PBB agar lebih representatif.
“Hal ini juga membutuhkan reformasi tata kelola global yang bermakna, termasuk representasi yang lebih besar dari negara-negara selatan di dalam Dewan Keamanan PBB,” ungkap Sugiono.
Ia menambahkan bahwa lembaga-lembaga internasional harus segera mencerminkan realitas geopolitik saat ini, bukan realitas tahun 1945.
BRICS Lawan Proteksionisme dan Tarif Tidak Proporsional
Dalam sesi ekonomi, Sugiono mengingatkan bahwa sistem perdagangan multilateral sedang terkikis oleh langkah-langkah proteksionisme unilateral. Negara-negara besar disebutnya kerap menggunakan tarif tidak proporsional yang mengganggu rantai pasok global.
“Oleh karena itu, BRICS memiliki peran penting dalam mempertahankan sistem perdagangan yang adil, terbuka, dan tidak diskriminatif, dengan WTO sebagai intinya,” pungkas Sugiono.
Pernyataan Menlu RI ini langsung mendapat perhatian luas dari delegasi BRICS lainnya, mengingat Indonesia baru resmi bergabung sebagai anggota penuh BRICS pada awal 2026. Keberanian Sugiono mengkritik “negara pengacau tatanan internasional” dinilai sebagai bentuk kepemimpinan baru dari kawasan Asia Tenggara.
Reporter: Tim Lintas 12 News
Editor: Redaksi
Lokasi: New Delhi, India
