LINTAS12.COM, JAKARTA – Komisi I DPR usul Kemenlu bentuk unit khusus jelaskan posisi diplomasi RI agar tidak dianggap satelit atau proksi negara tertentu pasca masuk BRICS. Simak berita selengkapnya di laman LINTAS 12 NEWS.
Pasca keputusan Indonesia bergabung ke dalam blok ekonomi BRICS, posisi diplomasi Tanah Air mulai menuai pertanyaan dari sejumlah negara sahabat. Bahkan, delegasi parlemen Jerman dan Belanda disebut secara terbuka melontarkan tanda tanya besar terkait arah politik luar negeri Indonesia.
Menanggapi hal itu, Komisi I DPR RI mengusulkan langkah terobosan: membentuk unit khusus di bawah Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang bertugas menjelaskan secara lugas posisi Indonesia di kancah global.
“Jangan Sampai Disebut Satelit Negara Tertentu”
Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, mengungkapkan bahwa pertanyaan dari mitra parlemen asing itu bukan sekadar rasa penasaran biasa. Ia menilai ada potensi misinterpretasi yang bisa merugikan citra Indonesia.
“Unit ini bertugas menjelaskan posisi Indonesia secara lugas agar kita tidak dianggap sebagai satelit atau proksi negara tertentu,” tegas Utut.
Menurutnya, keanggotaan Indonesia di BRICS murni untuk memperluas peluang ekonomi, bukan bentuk keberpihakan politik. Tanpa penjelasan yang terstruktur, Utut khawatir Indonesia akan sulit diterima oleh pihak lain karena dianggap telah berada di satu kutub.
Apresiasi Diplomasi Ekonomi Prabowo, tapi Akses Parlemen Terbatas
Di sisi lain, Utut mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang berhasil mengantongi komitmen investasi hingga Rp800 triliun dari rangkaian kunjungan luar negeri. Ia juga menilai positif proses aksesi Indonesia ke OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) pada awal 2025 sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan kekuatan (balance of power).
Namun, ia mengakui adanya keterbatasan akses informasi parlemen terhadap detail diplomasi tingkat tinggi. “Kita tidak selalu tahu detail pembicaraan Presiden dengan pemimpin dunia, termasuk dengan Vladimir Putin,” ujarnya.
Peringatan “Perang Total” dari TB Hasanuddin
Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menambahkan peringatan serius. Menurutnya, karakter perang modern telah bergeser menjadi perang total yang melibatkan politik, ekonomi, militer, hingga informasi. Dengan posisi Indonesia yang strategis di Asia Tenggara, pemerintah harus ekstra hati-hati.
“Kita tidak boleh terlihat condong ke salah satu pihak. Politik bebas aktif harus dijalankan secara konsisten agar tidak terjebak dalam rivalitas kekuatan global,” pungkas Hasanuddin.
Dengan usulan unit khusus ini, publik menanti respons Kemenlu apakah akan segera merealisasikan gagasan tersebut atau memiliki skenario lain dalam menjaga kejelasan posisi diplomasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik yang kian memanas. [*Sod]
