Lintas12.com, Jakarta – Wamendagri Bima Arya sebut WFH bentuk efisiensi & tata kelola baru bernegara. ASN diawasi ketat, layanan esensial tetap berjalan optimal. Simak berita selengkapnya di halaman Lintas 12 News ini.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) bukan sekadar respons terhadap dinamika energi global, melainkan bagian dari transformasi besar tata kelola bernegara menuju birokrasi yang lebih efisien dan modern.
Dalam kunjungan kerjanya meninjau pelaksanaan WFH di Gedung Wali Kota Bekasi, Jumat (10/4), Bima Arya menyoroti adanya pergeseran budaya kerja yang selama ini belum pernah terjadi sebelumnya.
“Prinsip efisiensi ini bukan hanya supaya kita tidak tergantung pada pasokan BBM internasional, tetapi juga ada transformasi budaya kerja baru. Semuanya terbiasa, dan arahnya ke sana,” ujar Bima dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Menurutnya, kebijakan WFH telah mendorong lahirnya kultur kerja berbasis hasil, bukan sekadar kehadiran fisik. Hal ini sekaligus menjadi momentum bagi pemerintah untuk menata ulang cara kerja birokrasi agar lebih lincah, adaptif, dan berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat.
Efisiensi Anggaran dan Stabilitas BBM
Bima mengapresiasi kesiapan sistem Pemerintah Kota Bekasi yang mencatat tingkat partisipasi WFH mencapai sekitar 40 persen dari total ASN di kota tersebut. Ia pun meminta Pemkot Bekasi segera menghitung besaran efisiensi anggaran, terutama dari penghematan penggunaan BBM, air, dan listrik.
Langkah ini, tegas Bima, adalah wujud nyata komitmen pemerintah menjaga stabilitas harga BBM agar tidak membebani masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah.
“Bagi Presiden, bagi pemerintah saat ini, keberpihakan kepada warga terutama kelas menengah ke bawah itu sangat penting untuk dijaga,” ucapnya.
Bima juga memastikan kondisi APBN serta ketersediaan BBM nasional tetap aman. Tingkat ketergantungan impor yang terdampak dinamika Selat Hormuz dinilai relatif rendah, sehingga kebijakan WFH justru menjadi langkah strategis jangka panjang.
Layanan Esensial Tetap Jalan, Pengawasan ASN Diperketat
Menanggapi potensi gangguan pelayanan publik, Bima menegaskan bahwa layanan esensial tetap berjalan optimal. Sektor vital seperti dinas lingkungan hidup, sumber daya air, pemadam kebakaran, dan Satpol PP tetap beroperasi penuh.
Sementara itu, layanan di kecamatan, kelurahan, dan perizinan tetap berjalan dengan pembatasan maksimal 50 persen pegawai bekerja di kantor.
Untuk menjaga kedisiplinan ASN selama WFH, pemerintah menerapkan sistem pengawasan ketat melalui pelaporan kinerja digital serta pemantauan lokasi. Sanksi tegas akan diberikan bagi ASN yang tidak menjalankan tugas sesuai ketentuan maupun pejabat yang lalai dalam pengawasan.
Transportasi Umum dan Kendaraan Listrik Jadi Masa Depan
Bima juga mengapresiasi kebijakan Wali Kota Bekasi yang mendorong ASN menggunakan transportasi umum dan sepeda. Ke depan, ia berharap pengembangan transportasi publik berbasis kendaraan listrik dapat semakin diperluas.
“Sebetulnya kalau skema kendaraan listrik ini juga fokus ke transportasi publik, akan jauh lebih signifikan dampaknya, dan itulah yang kemarin sebetulnya mulai diinisiasi oleh Presiden,” tuturnya.
Dengan sinergi antara efisiensi energi, transformasi budaya kerja, dan penguatan layanan publik, Wamendagri optimistis kebijakan WFH akan menjadi fondasi tata kelola baru bernegara yang lebih modern dan berpihak pada rakyat.
Redaktur: Tim Lintas12
Sumber: Kementerian Dalam Negeri RI
