Lintas12.com, JAKARTA – Utang pemerintah tembus Rp9.920 triliun per Maret 2026. Rasio utang 40,75% terhadap PDB, aman di bawah batas 60%. Simak berita analisis selengkapnya di laman Lintas 12 News di bawah ini.
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan merilis data terbaru yang mencatat utang pemerintah mencapai Rp9.920,42 triliun pada akhir Maret 2026. Angka ini setara dengan 40,75% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Meski mengalami peningkatan dibanding posisi Desember 2025, rasio utang PDB tersebut masih jauh di bawah ambang batas maksimal 60% sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Keuangan Negara.
Kenaikan Rp282 Triliun dalam Tiga Bulan
Kepala Subdirektorasi Komunikasi Publik DJPPR dalam keterangan resmi yang diterima Lintas12.com, Jumat (8/5/2026), menjelaskan bahwa per Desember 2025 total utang Indonesia tercatat Rp9.637,9 triliun. Artinya, dalam tiga bulan pertama 2026 terjadi kenaikan sekitar Rp282,52 triliun.
Pada akhir 2025, rasio utang terhadap PDB berada di level 40,46%. Dengan demikian, terjadi kenaikan tipis sebesar 0,29 poin persentase hingga Maret 2026.
“Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik,” demikian kutipan dari laporan DJPPR.
Dominasi SBN dan Pinjaman
Struktur utang pemerintah hingga 31 Maret 2026 masih didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN). Berikut rinciannya:
- Outstanding SBN: Rp8.652,89 triliun (naik Rp265,66 triliun dari Desember 2025)
- Pinjaman: Rp1.267,52 triliun (naik Rp16,85 triliun dibanding posisi akhir 2025)
Peningkatan ini sejalan dengan agresivitas pemerintah dalam menyerap dana dari pasar obligasi sejak awal 2026.
Strategi Penyerapan Lelang Makin Agresif
Sepanjang 2025, total penawaran masuk dalam lelang SUN dan SBSN mencapai sekitar Rp2.974,65 triliun. Pemerintah hanya memenangkan sekitar Rp917,55 triliun, dengan rasio penyerapan sekitar 30,85%.
Namun, hingga 5 Mei 2026, situasi berubah signifikan. Total penawaran lelang SUN dan SBSN tercatat sekitar Rp865,66 triliun, dan pemerintah menyerap Rp421,10 triliun.
Artinya, rasio penyerapan melonjak menjadi 48,65% — dari sebelumnya hanya sepertiga, kini mendekati separuh dari total penawaran yang masuk.
“Kebijakan ini menunjukkan kepercayaan pasar yang tinggi terhadap instrumen utang negara, sekaligus kebutuhan pembiayaan yang meningkat,” ujar analis kebijakan fiskal dari Universitas Indonesia, Dr. Andri Prasetyo.
Utang Pemerintah Tembus Rp9.920 Triliun, Rasio Utang PDB 40,75%
Lintas 12 News mencatat bahwa meskipun utang Indonesia terus bertambah, pemerintah menjamin pengelolaan tetap berada dalam koridor yang aman. Dengan rasio 40,75% terhadap PDB, Indonesia masih termasuk negara dengan tingkat utang moderat dibanding negara G20 lainnya.
Namun, kenaikan rasio penyerapan lelang menjadi sinyal perlu dicermati. Apakah ini awal dari ekspansi fiskal besar-besaran atau sekadar respons terhadap kebutuhan likuiditas negara? Publik menanti penjelasan lebih lanjut dari Kemenkeu dalam beberapa pekan ke depan. [*fin]
Penulis: Tim Redaksi Lintas12.com
Editor: Kang Sod
Catatan Redaksi: Data bersumber dari laporan DJPPR Kemenkeu per 31 Maret 2026, dirilis 8 Mei 2026.
