SURABAYA, Lintas12.com – Pendidikan Muhammadiyah inklusif agama, sosial, & fisik. Abdul Mu’ti tegaskan tak ada paksaan, non-Islam lulus tetap agamanya. Ramah anak berkebutuhan khusus. Simak kabar berita selengkapnya di laman Lintas 12 News di bawah ini.
Tasamuh atau toleransi di Muhammadiyah bukan sekadar wacana. Banyak institusi pendidikan Muhammadiyah inklusif yang justru terbuka bagi peserta didik dari berbagai agama, latar belakang sosial, hingga kebutuhan fisik yang berbeda.
Fakta menarik terungkap dalam agenda silaturahmi dan peresmian berbagai Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) di Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Krembangan, Surabaya, Jumat (1/5). Sekretaris Umum PP Muhammadiyah sekaligus Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Abdul Mu’ti, memaparkan bahwa sekolah Muhammadiyah tanpa paksaan agama sudah berlangsung lama.
“Mereka ini Kristen, masuk ke Muhammadiyah lulus tetap Kristen. Jadi di Muhammadiyah tidak ada paksaan itu karena Al-Qur’an menyebutkan tidak ada paksaan dalam agama,” tegas Abdul Mu’ti.
Inklusifitas Agama: Beda Keyakinan, Satu Ruang
Menurut Mu’ti, pendidikan inklusif agama sosial fisik menjadi ciri khas amal usaha Muhammadiyah. Peserta didik non-Islam tidak pernah dipaksa memeluk Islam atau menjadi warga Muhammadiyah. Mereka justru lulus dalam keadaan lebih baik dalam menjalankan keyakinannya sendiri.
“Kehadiran institusi pendidikan Muhammadiyah di kawasan terjauh juga membuka peluang bagi potensi anak-anak daerah. Banyak yang kemudian menjadi pemimpin di kota setempat,” tambahnya.
Inklusif Sosial: Elit dan Alit Duduk Sama Rata
Tidak hanya soal agama, toleransi Muhammadiyah juga nyata dalam ranah sosial. Anak dari keluarga elit dan keluarga biasa (alit) berkumpul di tempat yang sama tanpa perbedaan perlakuan. Prinsip inilah yang membuat pendidikan Muhammadiyah terus diminati lintas kalangan.
Inklusif Fisik: Ramah Anak Berkebutuhan Khusus
Inklusifitas ketiga menyentuh aspek fisik. Pendidikan Muhammadiyah inklusif tidak hanya menyediakan fasilitas aksesibel, tetapi juga pelayanan setara bagi anak-anak dengan perbedaan tumbuh kembang, baik secara fisik maupun intelektual.
“Ini selaras dengan semangat Pemerintah saat ini, bahwa Kemendikdasmen RI sedang mendorong penguatan pendidikan inklusif dan pendidikan di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal),” ujar Mu’ti.
Anggaran Rp14 Triliun untuk 2026
Dalam kapasitasnya sebagai Mendikdasmen, Abdul Mu’ti melaporkan bahwa tahun 2026 Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp14 triliun untuk 11.744 lembaga pendidikan di Indonesia yang membutuhkan bantuan, termasuk yang terdampak bencana.
“Ini menunjukkan komitmen Presiden Prabowo yang diamanahkan ke saya untuk segera memperbaiki sekolah-sekolah, sarana prasarana sebagai bagian dari membangun pendidikan yang bermutu,” pungkas Mu’ti.
Intisari Berita:
Pendidikan Muhammadiyah membuktikan bahwa toleransi Muhammadiyah bukan sekadar slogan. Dengan praktik nyata di bidang agama, sosial, dan fisik, serta dukungan anggaran negara 2026, model pendidikan ini layak menjadi rujukan nasional untuk pendidikan inklusif agama sosial fisik. [*dik]
