Berita Revitalisasi sekolah 2025 oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) lampaui target, mencapai 16.167 unit.
Kepala Staf Kepresidenan M. Qodari menyatakan program revitalisasi sekolah oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada 2025 melampaui target, dengan realisasi 16.167 satuan pendidikan dari target awal 10.440.
Qodari dalam konferensi pers di Gedung KSP, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu mengatakan untuk sekolah vokasi, sebanyak 2.026 satuan pendidikan telah direvitalisasi dengan capaian 97 persen.
“Program ini difokuskan pada perbaikan ruang kelas, fasilitas belajar serta lingkungan sekolah guna mendukung proses pembelajaran yang lebih layak dan berkualitas,” katanya.
Memasuki 2026, pemerintah mengalokasikan revitalisasi untuk 11.744 satuan pendidikan dengan pagu anggaran sebesar Rp14,06 triliun.
Selain itu, kata Qodari, pemerintah juga mengusulkan tambahan anggaran melalui skema anggaran biaya tambahan (ABT) sebesar Rp89,49 triliun untuk mempercepat revitalisasi hingga 60.000 satuan pendidikan tambahan.
Menurut Qodari, pelaksanaan revitalisasi dilakukan secara bertahap, terukur, dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Dukungan anggaran disiapkan sesuai mekanisme resmi dan pengawasan diperkuat agar pelaksanaan tepat sasaran.
“Dalam skema terbaru, dana revitalisasi tidak lagi dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum, melainkan langsung oleh Kemendikdasmen,” katanya.
Dana disalurkan langsung ke rekening sekolah dan dikelola melalui mekanisme swakelola dengan partisipasi masyarakat.
Pelaksanaan teknis dilakukan oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) yang melibatkan unsur masyarakat, didampingi tim teknis perencana dan pengawas sebanyak 7-10 orang, serta 20-30 pelaksana pembangunan di setiap satuan pendidikan.
Qodari menyampaikan program itu tidak hanya berdampak pada perbaikan ruang belajar secara nyata, tetapi juga berpotensi menggerakkan ekonomi daerah.
Untuk pengerjaan swakelola 16.167 satuan pendidikan pada 2025, Qodari memperkirakan mampu menyerap sekitar 646.680 tenaga kerja, dengan asumsi setiap satuan pendidikan melibatkan rata-rata 40 orang pekerja.
