Semarang (Lintas 12 News) – Keluhan jalan rusak di Jateng ramai di media sosial, tapi siapa sangka target amarah warganet salah sasaran? Kadis PUPR Jateng buka suara: Ahmad Luthfi jadi kambing hitam padahal 94% jalan provinsi sudah bagus. Simak fakta klasifikasi jalan nasional, kabupaten, hingga desa yang bikin heboh ini.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, belakangan ini kerap menjadi sasaran empuk kemarahan warganet di media sosial. Setiap ada unggahan video jalan berlubang atau rusak parah, nama pria yang akrab disapa Mas Luthfi itu langsung ramai disebut dan “dihajar” dalam kolom komentar.
Namun, siapa sangka, kemarahan publik selama ini ternyata salah sasaran.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro, dengan tegas mengungkapkan fakta mengejutkan. Menurutnya, hampir semua jalan rusak yang viral dan dikeluhkan warganet—yang kemudian membuat Ahmad Luthfi menjadi bulan-bulanan—bukanlah jalan provinsi.
“Masyarakat itu kadang tidak tahu. Ini ruas jalan provinsi, ini ruas jalan kabupaten, ini jalan nasional, atau jalan desa. Masyarakat tidak tahu,” jelas Henggar saat ditemui di kantornya, Kota Semarang, Kamis (2/4/2026).
94% Jalan Provinsi Jateng Dalam Kondisi Bagus
Henggar memaparkan data yang cukup mencengangkan. Dari total 2.440 kilometer jalan provinsi di Jawa Tengah, sebanyak 94 persen ruasnya dalam kondisi baik.
“Kalau menurut kita, ruas jalan provinsi kondisinya sebagian besar sudah bagus,” klaimnya.
Lantas, kenapa media sosial seperti TikTok dan X (Twitter) terus dibanjiri keluhan jalan rusak yang seolah-olah menimpa provinsi?
Henggar menyebut, setelah dilakukan pengecekan, lokasi-lokasi yang viral tersebut adalah jalan kabupaten dan bahkan jalan desa. Artinya, tanggung jawab perbaikannya ada di tangan pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah desa, bukan Gubernur Jawa Tengah.
“Yang paling repot itu adalah manakala itu ternyata jalan kabupaten. Di TikTok, Pak Gub dihajar terus. Padahal kalau saya cek, semuanya ruas jalan kabupaten, malah ada juga yang jalan desa,” tuturnya sambil menghela napas.
Viral di Medsos: Lebih Cepat, tapi Sering Salah Sasaran
Henggar mengaku pusing. Di satu sisi, ia memahami bahwa warga memilih media sosial karena dianggap paling cepat untuk memicu respons. Namun di sisi lain, budaya “yang penting posting” tanpa mengetahui klasifikasi jalan justru membuat kepala daerah jadi kambing hitam.
“Masyarakat itu kan yang penting posting. Kadang-kadang kita susah juga untuk menjelaskan,” ujarnya.
Ahmad Luthfi: Jangan Komplain di Medsos, Pakai Lapor Gub!
Sebelumnya, Gubernur Ahmad Luthfi sendiri sudah angkat bicara. Ia meminta masyarakat untuk tidak meluapkan kekesalan tentang jalan rusak di media sosial, melainkan langsung melapor melalui kanal resmi yang telah disediakan.
“Silakan yang komplain ke channel yang jelas. Dinas kita bisa, PUPR kita bisa, Lapor Gub bisa, online teleponnya ada. Komplainnya jangan ke media sosial, tapi langsung ke kita, pasti akan kita tangani,” tegas Luthfi dalam wawancara seusai acara halal bihalal di kantornya pada 25 Maret 2026 lalu.
Bahkan, saat evaluasi arus mudik Lebaran, Luthfi mengklaim tidak ada satupun komplain publik yang mengemuka terkait kondisi jalan di Jawa Tengah. “Evaluasi kita positif. Semua infrastruktur terjamin, tidak ada public komplain terkait dengan jalan,” pungkasnya.
Pelajaran untuk Warganet
Kasus ini menjadi pengingat penting bagi publik untuk lebih teliti sebelum viral-virilan. Sebuah jalan rusak memang menyebalkan, namun memastikan siapa pemilik wewenang atas jalan tersebut akan membuat keluhan lebih cepat ditangani—tanpa harus membuat seorang gubernur jadi bulan-bulanan tanpa dosa.
