LINTAS12.COM, BUDAPEST – PM terpilih Hungaria, Peter Magyar, tegaskan tidak akan keluar dari ICC. Peringatan keras untuk Netanyahu: patuhi aturan dan surat perintah penangkapan. Simak kabar berita selengkapnya di halaman LINTAS 12 NEWS.
Pemerintah baru Hungaria secara mengejutkan membalikkan kebijakan pendahulunya. Pemimpin partai pemenang pemilu, Peter Magyar, secara terbuka menyatakan bahwa Hungaria tidak jadi keluar dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Bahkan, ia mengirimkan peringatan langsung kepada Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.
“Saya telah menyampaikan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahwa kami tidak akan keluar dari ICC,” tegas Magyar dalam konferensi pers di Budapest, Senin (20/4/2026).
Patuhi Surat Perintah Penangkapan ICC
Magyar menegaskan bahwa seluruh negara anggota ICC wajib mematuhi surat perintah penangkapan yang dikeluarkan mahkamah, termasuk menahan individu yang dicari saat berada di wilayah mereka. Sebagai informasi, ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu pada tahun 2024 atas dugaan kejahatan perang di Jalur Gaza.
“Kami akan menghentikan proses penarikan diri paling lambat 2 Juni 2026 dan tetap mempertahankan keanggotaan Hungaria di ICC,” tambahnya.
Kebijakan Kontras dengan Era Viktor Orban
Langkah ini sangat kontras dengan kebijakan pendahulunya, Viktor Orban. Pada Mei 2025, parlemen Hungaria yang saat itu dikuasai Fidesz menyetujui langkah penarikan diri dari ICC. Orban menilai ICC telah berubah dari lembaga netral menjadi organisasi yang terpolitisasi.
Namun, setelah Partai Tisza pimpinan Magyar memenangkan pemilu parlemen dengan raihan 137 dari 199 kursi (mayoritas konstitusional), arah kebijakan luar negeri Hungaria berubah 180 derajat.
Hubungan Istimewa dengan Israel Tetap, Tetaplah Hukum
Meski memberikan peringatan soal ICC, Magyar tetap menyebut Israel sebagai mitra ekonomi penting dan menyebut hubungan kedua negara “istimewa”. Ia mengisyaratkan kebijakan luar negeri yang pragmatis: tetap bersahabat, namun tidak mentolerir pelanggaran hukum internasional.
“Negara anggota ICC wajib menahan individu yang dicari. Itu konsekuensi keanggotaan,” ujarnya.
Reformasi Dalam Negeri dan Komitmen ke EU-NATO
Di dalam negeri, Magyar berjanji melakukan reformasi besar-besaran:
- Mendirikan kantor anti-korupsi untuk melindungi dana publik.
- Restrukturisasi kementerian dengan kabinet lebih terspesialisasi (kesehatan, pendidikan, lingkungan).
- Memperluas mekanisme konsultasi publik.
- Memulai kembali proses aksesi ke Kantor Kejaksaan Umum Eropa.
- Tetap berkomitmen pada NATO sebagai jaminan utama perdamaian.
“Kami akan berdiskusi dengan Uni Eropa, tetapi kami tidak akan pergi ke sana untuk berperang,” kata Magyar, menekankan pendekatan diplomatik namun tegas.
Seruan Pengunduran Diri Pejabat Tinggi Negara
Sebelumnya, pada 13 April 2026, Magyar juga menyerukan pengunduran diri kepala Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, dan kepala lembaga negara lainnya. Ia meminta Presiden Tamas Sulyok untuk segera menugaskannya membentuk pemerintahan baru.
“Hungaria dan rakyat Hungaria telah membuat sejarah dalam pemilu yang menentukan,” pungkas Magyar. [*izah]
