Jakarta (Lintas 12 News) – Wapres ke-10 & 12 RI Jusuf Kalla tegas bantah tudingan danai Roy Suryo & kawan-kawan persoalkan ijazah Jokowi. Ia akan lapor Bareskrim. Simak berita selengkapnya di halaman ini.
Kabar mengejutkan datang dari kediaman Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK). Dengan tegas ia mematahkan tuduhan yang menyebut dirinya sebagai dalang di balik gugatan keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Tudingan itu bahkan menyebut angka fantastis: Rp5 miliar yang diduga disalurkan JK kepada Roy Suryo dan pihak lain untuk mempersoalkan ijazah sang mantan presiden.
“Saya katakan itu pasti dan yakin tidak benar,” ujar JK dalam konferensi pers di rumahnya, Jakarta, Ahad (05/04/2026).
Bukan Sekadar Bantahan, Langkah Hukum Segera Dilayangkan JK
Tak ingin polemik ini berlarut, pria yang akrab disapa JK itu memutuskan untuk naik ke ranah hukum. Ia mengaku akan melaporkan tuduhan miring tersebut ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.
Langkah ini, kata JK, semata-mata untuk meluruskan fakta dan membuktikan bahwa tudingan yang beredar di platform digital itu hanyalah fitnah.
“Pengacara saya akan melapor ke Bareskrim besok, Senin (6/4),” tegas JK.
Pengacara JK, Abdul Haji Talaohu, menambahkan bahwa laporan tersebut kemungkinan besar terkait pencemaran nama baik. Menurutnya, meskipun JK sangat tidak ingin mengurusi hal-hal yang dianggapnya “remeh-temeh”, atensi publik yang besar membuat mereka wajib bersikap serius.
“Dan Pak JK tadi sudah sampaikan bahwa itu adalah fitnah, tuduhan fitnah, sehingga ini harus disikapi secara serius,” kata Abdul.
Tuduhan Terkait Ijazah Jokowi: “Saya Tak Pernah Terlibat”
Dalam kesempatan itu, JK juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah bersinggungan dengan siapa pun dalam polemik ijazah Jokowi. Baik dengan Roy Suryo maupun Rismon Sianipar, JK menyatakan dirinya benar-benar tidak terlibat.
Lantas, bagaimana dengan pertemuan di kediamannya pada bulan Ramadhan lalu yang sempat menjadi sorotan?
JK menjelaskan bahwa acara tersebut dihadiri sejumlah akademisi dan profesional, bukan atas undangan, melainkan atas kemauan mereka sendiri. Tujuan diskusi itu adalah untuk memberikan saran mengenai kondisi bangsa saat ini—kepada Presiden Prabowo Subianto, bukan untuk membahas ijazah Jokowi.
“Itu kan terbuka pembicaraannya, terbuka sama sekali. Itu hanya saran untuk kebijakan dan itu untuk Bapak Presiden (Prabowo),” pungkas Jusuf Kalla.
Dengan langkah hukum yang akan ditempuh, publik kini menanti bagaimana Bareskrim menyikapi laporan dari tokoh senior sekaliber JK. Apakah ini akan menjadi akhir dari polemik ijazah yang sempat memanas? Waktu yang akan menjawab.
