Lintas12.com, JAKARTA – Megawati Tolak Sistem Pemilihan Tidak Langsung dan peringatkan Indonesia bukan milik seseorang. Beliau kritik dalih biaya tinggi untuk ubah sistem demokrasi. Simak kabar berita selengkapnya di laman Lintas 12 News ini.
Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, kembali menyuarakan sikap tegasnya. Di tengah wacana yang bergulir untuk mengubah mekanisme pemilihan umum, Megawati tolak sistem pemilihan tidak langsung dengan tegas. Menurutnya, Indonesia bukan milik seseorang atau kelompok tertentu, melainkan milik seluruh rakyat.
Pernyataan keras itu disampaikan Megawati saat memberikan orasi ilmiah dalam pengukuhan Prof. Dr. Arief Hidayat sebagai Profesor Emeritus bidang Hukum Tata Negara di Universitas Borobudur, Jakarta, Sabtu (2/5/2026).
Republik Ini Milik Kita Semua
Dalam suasana akademik yang khidmat, Megawati meluapkan kegelisahannya terhadap arah demokrasi tanah air.
“Lama-lama kok saya tidak tahan juga loh. Karena ini (Indonesia) bukannya milik seseorang. Republik Indonesia ini adalah milik kita semua. Bagaimana sih?” ujar Megawati dengan nada berapi-api.
Menurutnya, gagasan untuk menerapkan sistem pemilihan tidak langsung merupakan kemunduran besar bagi reformasi. Ia menegaskan bahwa sistem pemilu langsung adalah harga mati yang memberikan legitimasi kuat bagi seorang pemimpin.
Dalih Biaya Pemilu Mahal Dikritik Habis
Salah satu poin unik dalam orasi Megawati adalah sanggahannya terhadap alasan “biaya pemilu yang mahal”. Banyak pihak yang menggunakan argumen tersebut sebagai pintu masuk untuk mengubah sistem demokrasi.
Megawati pun membandingkannya dengan Pemilu 1955.
“Hanya karena katanya sekarang biayanya banyak (mahal). Loh, kenapa tahun 1955 bisa? Keadaannya tenang-tenang saja, rakyatnya tenang saja. Kalau sekarang dibilang biayanya besar, itu aneh bagi saya,” sindir Megawati.
Ia menegaskan, presiden yang dipilih langsung oleh rakyat tidak boleh membuka ruang kompromi terhadap pelanggaran konstitusi, apalagi jika hal itu menurunkan kedaulatan politik dan ekonomi bangsa.
Kewaspadaan terhadap Penyeragaman Lembaga Negara
Tidak hanya soal pemilu, Megawati juga menyoroti gejala penyeragaman di lembaga negara, termasuk DPR dan lembaga yudikatif. Ia mengkritik budaya “asal bapak senang” dan mentalitas “siap komandan” yang mulai merambah ranah sipil dan hukum.
Megawati menceritakan pengalaman masa lalunya saat berhadapan dengan aparat yang kerap berlindung di balik instruksi atasan.
“Apa saya dipikir tidak tahu? Tahulah saya kalau orang selalu mengelaknya begitu (bilang suruhan komandan). Makanya kalau sama pengawal saya, ‘Awas loh ya kalau kamu bilang ini suruhan Komandan. No! Siap karena kamu itu tahu apa tidak tahu,” tegas Megawati.
Ia memperingatkan agar hukum dan DPR tidak menjadi “kering” dan hanya menjadi alat kekuasaan yang menjauh dari rakyat.
Seruan untuk Akademisi dan Mahasiswa
Di akhir orasinya, Megawati Soekarnoputri menyampaikan pesan khusus kepada para akademisi dan mahasiswa yang hadir.
“Saya ingin sampaikan kepada akademisi dan mahasiswa, getarkan suara hati nurani saudara untuk mengawal kebenaran dan keadilan,” pungkasnya.
Sikap tegas Megawati tolak sistem pemilihan tidak langsung ini pun langsung mendapat perhatian luas dari para pengamat politik dan publik, mengingat posisinya sebagai salah satu pemimpin partai besar dan putri proklamator. [*finku]
