LINTAS12.COM, Jakarta – Ketua Umum PB HMI Bagas Kurniawan minta publik tidak reduksi pernyataan Jusuf Kalla. Tabayyun dan dialog deliberatif jadi kunci. Simak informasi selengkapnya hanya di Lintas 12 News.
Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) akhirnya buka suara terkait polemik pernyataan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), yang kini berujung pada ranah hukum. Ketua Umum PB HMI, Bagas Kurniawan, dengan tegas mengingatkan publik agar tidak mereduksi ucapan Jusuf Kalla hanya demi kepentingan sesaat.
Dalam keterangan resminya pada Sabtu (18/4/2026), Bagas menekankan pentingnya menjaga kejernihan nalar publik dan mengedepankan prinsip tabayyun (klarifikasi) agar polemik tidak mencederai kohesi sosial.
“Pemisahan antara teks, konteks, dan interpretasi merupakan prasyarat utama dalam membaca sebuah pernyataan secara adil. Reduksi terhadap narasi berpotensi melahirkan penyimpangan makna yang memperkeruh ruang publik,” ujar Bagas.
JK Bukan Tokoh Baru, Rekam Jejak Perdamaian Harus Dipertimbangkan
Bagas Kurniawan menilai, pernyataan Jusuf Kalla tidak bisa dipotong dan dilihat secara hitam-putih. Menurutnya, rekam jejak JK sebagai jembatan perdamaian dalam konflik komunal di Poso dan Ambon semestinya menjadi pertimbangan utama sebelum menafsirkan narasi yang viral di media sosial.
“Persoalan teologis tidak dapat ditarik ke dalam penilaian hitam-putih karena berisiko menimbulkan kesalahan representasi jika ditafsirkan di luar kerangka internal keyakinan masing-masing,” tegasnya.
Kronologi Polemik: dari Ceramah di UGM hingga Laporan ke Polisi
Polemik ini bermula dari ceramah Jusuf Kalla di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM) pada awal Maret 2026. Dalam pemaparannya, JK menjelaskan kompleksitas konflik Poso dan Ambon, termasuk bagaimana masing-masing pihak yang bertikai kerap meyakini tindakannya sebagai benar secara agama, hingga penggunaan istilah “syahid”.
Namun, potongan video ceramah tersebut viral tanpa konteks utuh. Akibatnya, muncul beragam tafsir. Sebagian kalangan melihatnya sebagai analisis konflik, tetapi tidak sedikit yang menilai pernyataan JK sensitif dan berpotensi menyinggung perasaan umat beragama.
Bahkan, Jusuf Kalla dilaporkan ke Polda Metro Jaya dan sejumlah daerah lainnya. Pihak JK sendiri telah menegaskan bahwa pernyataannya harus dipahami secara utuh sebagai upaya menjelaskan kompleksitas konflik masa lalu, bukan untuk membenarkan kekerasan.
HMI: Hukum Jangan Jadi Alat Eskalasi Konflik Identitas
Lebih lanjut, PB HMI mengingatkan aparat penegak hukum agar menggunakan instrumen hukum secara objektif. Hukum jangan sampai menjadi alat eskalasi konflik identitas yang justru memperlebar polarisasi di tengah masyarakat.
“Kita memiliki tanggung jawab moral untuk tidak memperkeruh situasi melalui interpretasi yang tergesa-gesa. Kondisi sosial harus dirawat melalui kedewasaan berpikir dan etika berkomunikasi,” pungkas Bagas.
Dialog Deliberatif, Bukan Provokasi
PB HMI mengajak seluruh elemen bangsa mengedepankan dialog deliberatif. Perbedaan tafsir adalah hal wajar dalam masyarakat majemuk, asalkan disikapi dengan saling menghormati. Polemik ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat budaya tabayyun dan literasi digital, bukan malah menjadi sumber perpecahan.
Sementara itu, para pengamat komunikasi publik menilai fenomena viralnya potongan video tanpa konteks utuh adalah tantangan serius di era digital. Fragmentasi informasi disebut-sebut sebagai biang keladi bias persepsi, terutama pada isu sensitif seperti agama dan konflik sosial.
Kesimpulan Redaksi:
Publik diimbau untuk tidak mudah terprovokasi, selalu mencari sumber utuh, dan mengedepankan tabayyun sebelum menyebarkan informasi. Seperti pesan Ketua Umum HMI, jangan reduksi pernyataan siapapun demi kepentingan sesaat. (*dik)
