Lintas12.com, Jakarta – Indonesia di DK PBB tegaskan hukum internasional tak boleh tebang pilih. Menlu Sugiono serukan Solusi Dua Negara untuk damai adil dan berkelanjutan di Palestina. Simak kabar berita pilihan terpercaya selengkapnya di laman Lintas 12 News di bawah ini.
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, menegaskan bahwa hukum internasional tidak boleh diterapkan secara tebang pilih dalam menangani berbagai krisis global, khususnya isu Palestina yang hingga kini tak kunjung menemukan titik terang.
Pernyataan tegas itu disampaikan dalam Debat Terbuka Tingkat Tinggi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) di New York, Selasa (26/5).
Hukum Internasional Sering Diterapkan Selektif
Menlu Sugiono menjelaskan bahwa tantangan global saat ini bukan karena Piagam PBB kehilangan relevansi. Sebaliknya, prinsip-prinsip multilateralisme dan hukum internasional justru terlalu kerap diterapkan secara selektif oleh komunitas global.
“Indonesia menilai situasi di Palestina, khususnya di Gaza, menjadi cerminan nyata dari kegagalan komunitas internasional dalam menegakkan prinsip-prinsip tersebut secara adil dan konsisten,” ujar Sugiono dalam keterangan resmi Kemlu RI yang diterima Lintas12.com di Jakarta, Rabu.
Solusi Dua Negara: Satu-satunya Jalan Damai
Di tengah memburuknya situasi kemanusiaan di Gaza, Indonesia kembali mengingatkan bahwa Solusi Dua Negara (Two State Solution) berdasarkan hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan merupakan satu-satunya cara menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi rakyat Palestina.
Menurut Menlu Sugiono, tanpa komitmen kolektif terhadap solusi tersebut, ketidakadilan terhadap warga Palestina akan terus berlanjut.
Kecam Serangan terhadap Pasukan Perdamaian PBB
Dalam pidatonya, Indonesia juga mengecam meningkatnya serangan terhadap pasukan perdamaian PBB. Sugiono menyebut serangan tersebut sebagai bentuk serangan nyata terhadap prinsip multilateralisme.
“Peristiwa ini menunjukkan semakin mendesaknya perlindungan terhadap pasukan perdamaian PBB,” tegasnya.
UNCLOS hingga Ancaman AI dan Senjata Otonom
Tak hanya soal Palestina, Menlu Sugiono juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). Hal itu dinilai krusial untuk memastikan jalur pelayaran strategis internasional tidak berubah menjadi arena konfrontasi.
Lebih lanjut, dia menggarisbawahi meningkatnya ancaman keamanan global akibat perkembangan kecerdasan buatan (AI) dan senjata otonom yang mengubah karakter konflik modern.
Indonesia Dorong Reformasi DK PBB
Dalam menghadapi dinamika geopolitik dunia saat ini, Indonesia kembali mendorong reformasi DK PBB agar lebih representatif, transparan, akuntabel, serta mampu mencerminkan suara negara-negara berkembang.
“Dunia tidak memerlukan hierarki baru, melainkan pembaharuan komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip Piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani seluruh negara secara setara,” ujar Sugiono.
Pertemuan Bilateral dengan Sejumlah Menlu
Di sela-sela agenda DK PBB, Menlu Sugiono juga melangsungkan pertemuan bilateral dengan sejumlah mitra strategis. Indonesia bertemu dengan Menlu China dan Menlu Argentina untuk membahas isu strategis bilateral serta perkembangan terkini.
Tak hanya itu, Menlu Sugiono juga melakukan perbincangan dengan Menlu Pakistan, Bahrain, Kirgistan, dan Kuba, memperkuat posisi diplomasi Indonesia di panggung dunia. [*dik]
